Menteri ESDM Uji Coba Konversi Gas LPG 3 Kg Menjadi Kompor Listrik

Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sedang melakukan uji coba konversi gas LPG 3 kilogram (kg) ke kompor listrik 1.000 watt. Plt Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan uji coba itu baru dilakukan di tiga kota, yaitu Denpasar, Solo, dan Sumatera. Dia menuturkan, proses uji coba ini juga akan melihat kapasitas kompor yang tepat. Sehingga masyarakat akan lebih nyaman dalam memasak. Dadan juga menjelaskan saat ini yang sedang diuji coba adalah kompor listrik dua tungku dengan kapasitas 1.000 watt.

PT PLN (Persero) mendorong konversi kompor yang berbahan bakar LPG dengan kompor induksi. Langkah ini dipandang mampu menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lantaran harga keekonomian listrik lebih murah ketimbang harga keekonomian LPG.

Berdasarkan hitungan PLN, konversi kompor elpiji ke kompor listrik dalam skala besar mampu menghemat APBN sebesar Rp330 miliar per tahun untuk 300 ribu keluarga penerima manfaat pada tahun 2022. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan, pihaknya sudah menyiapkan program konversi tahun depan dengan menyasar 5 juta keluarga penerimaan manfaat. Dia memproyeksikan program ini dapat menghemat Rp 5,5 triliun per tahun. Apabila jumlah keluarga penerima manfaat mencapai 15,3 juta, maka proyeksi penghematan APBN bisa mencapai Rp 16,8 triliun per tahun. Perhitungan penghematan ini ia dapat dari fakta bahwa per kilogram Elpiji biaya keekonomiannya adalah sekitar Rp 20 ribu, sedangkan biaya keekonomian (kompor induksi) sekitar Rp 11.300 per kilogram listrik ekuivalen.

Darmawan juga mengungkapkan para pengguna kompor listrik nantinya akan memakai jalur khusus. Maknanya, penggunaannya ini tidak akan mengganggu listrik yang sudah terpasang. Ia memastikan program tersebut tidak menambah beban biaya listrik masyarakat. Sebab, akan memakai jalur khusus yang berbeda dengan daya listrik yang sudah terpasang di rumah. Pembagian kompor listrik induksi akan dilakukan bertahap. Masyarakat akan mendapat satu unit kompor listrik industri dengan dua tungku masak yang masing-masing berdaya 1.000 watt.

Kebijakan ini menggembirakan bagi sebagian kalangan namun juga menkhawatirkan bagi kalangan lain.

Kalangan yang mendukung kebijakan ini antara lain masyarakat yang memperoleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan UMKM yang telah diberi bantuan pemerintah. Sedangkan warga lain yang belum mengetahui manfaat kompor induksi ini justru cemas akan kebijakan ini. Salah satu contohnya adalah tidak semua proses memasak bisa menggunakan kompor induksi. Warga dengan usaha makanan yang proses memasaknya harus menggunakan tungku besar, misalnya nasi yang sekali memasak bisa mencapai belasan kilogram. Jika menggunakan kompor induksi maka, harus mengurangi porsi untuk memasaknya. Hal lain yang dihawatirkan adalah kompor induksi memerlukan peralatan memasak khusus dalam penggunaannya. Peralatan masak harus terbuat dari stainless steel dan harus memiliki permukaan yang datar. Harga peralatan masak untuk kompor induksi jelas tidak murah. Tidak semua warga siap dan mampu mengganti semua peralatan memasaknya dengan peralatan baru yang lebih mahal.