Modus umum ketidakpatuhan yang menyebabkan Wajib Pajak diperiksa

Secara awam kita tidak tahu alsan mengapa kantor pajak melkukan pemeriksaan terhadap pelaporan pajak kita. Dalam beberapa tahun terakhir Kantor pajak gencar melakukan pemeriksaan terhadap Wajib pajak yang diindikasikan melakukan ketidak patuhan dalam pelaporan pajak. Kantor pajak melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak yang terindikasi memiliki modus-modus tertentu atas ketidakpatuhannya. Identifikasi modus ketidakpatuhan dimaksudkan untuk membantu… Read More »

Daftar Lengkap barang – barang import yang dinaikan PPh pasal 22 nya menjadi 7,5% dan 10%

Barang-barang yang pajak impornya naik tersebut telah melalui peninjauan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kemenko bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), dan Kantor Staf Presiden. Barang – barang ditinjau tersebut adalah barang yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 132/PMK.010/2015, PMK 6/PMK.010/2017, dan PMK 34/PMK.010/2017. Adapun rincian kebijakan menaikkan PPh barang impor terdiri dari… Read More »

PPh Pasal 26 dan Pajak Internasional

Apa itu PPh Pasal 26 Pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak Luar Negeri selain Bentuk Usaha Tetap dari Badan Pemerintah, Subjek Pajak Dalam Negeri, Penyelenggara Kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, Perwakilan Perusahaan Luar Negeri. Warga Negara asing (orang asing) yang tinggal atau berniat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam satu… Read More »

e-Bupot PPh pasal 23/26 Berlaku Mulai juli 2018

Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP – 178/PJ/2018 dalam lampirannya menyebutkan daftar 153 Wajib Pajak sebagai pemotong PPh Pasal 23/26 diharuskan membuat bukti pemotongan dan diwajibkan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 sesuai Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-04/PJ/2017 ( Aplikasi e-Bupot PPh Pasal 23/26 ). Adapun kewajiban tersebut berlaku mulai Masa Pajak Juli 2018, Berikut beberapa… Read More »

Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak UMKM sehubungan dengan PP 23/2018

Tanggal 5 Juli 2018 lalu surat penegasan nomor S-421/PJ.03/2018 telah dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) sebagai pedoman mengenai Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak yang Dikenai PP Nomor 46 Tahun 2013. Pedoman ini berlaku sampai dengan berlakunya peraturan pelaksanaan PP 23 Nomor 2018 mengenai tarif pajak final 0,5%… Read More »

Tarif pajak final UMKM turun jadi 0,5 %

Beberapa waktu lalu Presiden Jokowi meluncurkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu sebagai pengganti atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Peredaran usaha yang dimaksud adalah jumlah dari seluruh penerimaan atau penghasilan secara bruto dari kegiatan… Read More »

Surat Pemberitahuan ( SPT ) Dianggap Tidak Disampaikan mengapa ?

Wajib Pajak yang sudah memiliki NPWP dan/atau perusahaan yang sudah PKP wajib hukumnya mengisi, menandatangani, dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Dalam menyampaikan laporan SPT harus diisi dengan benar, lengkap, jelas, dalam bahasa Indonesia, menggunakan huruf Latin, angka Arab, dan satuan mata uang Rupiah sesuai peraturan pajak yang berlaku. SPT disampaikan ke kantor pajak terdekat menurut… Read More »