Pemerintah Memberi Sinyal Kenaikan Harga BBM Pertalite

Indonesia - Pemerintah sudah memberikan ancang-ancang atau sinyal bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis RON 90 atau Pertalite bakal segera naik. Mengingat ketidakmampuan pemerintah untuk menambah dana subsidi untuk BBM yang mulai menipis karena kenaikan harga minyak yang naik cukup signifikan.

Saat ini kuota Pertalite dan Solar Subsidi mulai sekarat. Sampai pada Juli 2022 konsumsi Pertalite sebagai Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) sudah mencapai 16,8 juta kilo liter (KL). Dengan begitu, kuota hingga akhir tahun hanya tersisa 6,2 juta KL dari kuota yang ditetapkan sebesar 23 juta KL sampai akhir tahun. Sementara konsumsi Solar Subsidi sebagai Jenis BBM Tertentu (JBT) sudah mencapai 9,9 juta KL dari kuota 14,91 juta di tahun 2022 ini atau tersisa 5,01 juta KL.

Menurut Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia asumsi harga minyak mentah Indonesia dalam APBN 2022 ditetapkan sebesar 63 dolar AS per barel, sementara harga minyak rata-rata Januari - Juli telah tembus 105 dolar AS per barel.

Jika harga minyak saat ini berada di level 100 dolar AS per barel, maka nilai subsidi yang harus dikeluarkan pemerintah dapat mencapai Rp 500 triliun. Namun, jika harga minyak berada di level 105 dolar AS per barel dengan asumsi kurs dolar di APBN rata-rata Rp 14.750 dan kuota Pertalite bertambah menjadi 29 juta KL dari kuota 23 juta KL, maka hal tersebut mengakibatkan APBN mengalami pembengkakan karena harus menanggung beban subsidi BBM hingga Rp 600 triliun.

"Saya menyampaikan sampai kapan APBN kita akan kuat menghadapi subsidi yang lebih tinggi, jadi tolong teman-teman sampaikan juga kepada rakyat bahwa rasa-rasanya sih untuk menahan terus dengan harga BBM seperti sekarang feeling saya harus kita siap-siap kalau katakanlah kenaikan BBM itu terjadi," kata Bahlil di Gedung Kementerian Investasi, Jumat (12/8/2022).

Berdasarkan Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) Eddy Junarsin mengungkapkan jika pemerintah kemungkinan besar akan menurunkan subsidi BBM dengan cara menaikkan harga. Upaya ini dilakukan agar APBN yang menanggung subsidi BBM dapat lebih sustainable. Selain melakukan subsidi BBM kepada masyarakat, pemerintah juga masih menyubsidi BBM yang diperlukan untuk BUMN penyedia transportasi umum. Eddy menilai langkah pemerintah untuk menambal subsidi BBM lewat pajak dan pendapatan lain sulit dilakukan untuk saat ini. Sehingga, sangat dimungkinkan pemerintah akan mengambil tindakan untuk mengurangi beban APBN dengan mengurangi subsisi BBM.