Format Baru NPWP

Indonesia - Pemerintah mulai menerapkan penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai nomor pokok wajib pajak (NPWP). Integrasi data antara NIK dan NPWP sudah dilakukan sejak 14 Juli 2022. Integrasi KTP menjadi NPWP akan memudahkan administrasi, selain itu memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Integrasi ini menjadi salah satu dari tiga format baru NPWP. Penggunaan format baru NPWP ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022.

Format Baru NPWP

Terdapat tiga format baru NPWP dimana format baru NPWP ini berlaku sejak tanggal 14 Juli 2022. Format baru NPWP tersebut, sebagai berikut:

• Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP), NIK berfungsi sebagai NPWP
• Bagi Wajib Pajak Selain Orang Pribadi, menggunakan 16 digit angka NPWP dimana NPWP lama ditambah dengan angka nol (0) di depan
• Bagi Wajib Pajak Cabang, menggunakan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha

NPWP format lama masih bisa digunakan sampai dengan 31 Desember 2023 dikarenakan seluruh layanan administrasi masih belum dapat mengakomodasi NPWP dengan format baru. Secara resmi, penggunaan NIK dan NPWP 16 digit akan diimplementasikan secara penuh dan menggantikan NPWP 15 digit pada 1 Januari 2024. Artinya, mulai 1 Januari 2024 semua layanan administrasi perpajakan dan layanan lain yang membutuhkan NPWP, akan menggunakan NPWP dengan format baru.

Skema Pendaftaran Baru NPWP

Berikut penjelasan untuk skema pendaftaran baru NPWP:

• Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP), NIK diaktivasi sebagai NPWP. Di samping itu, WP orang pribadi juga tetap diberikan NPWP dengan format 15 digit dimana hanya berlaku sampai dengan 31 Desember 2023.
• Bagi Wajib Pajak Selain Orang Pribadi, diberikan NPWP dengan format 16 digit (NPWP lama ditambah angka nol di depan).
• Bagi Wajib Pajak Cabang, dibeerikan Nomor Identitas Tempat Kegiatan usaha, dan tetap diberikan NPWP dengan format 15 digit yang hanya berlaku sampai dengan 31 Desember 2023.

Perlu diketahui bahwa NPWP yang dimiliki oleh WPOP yang sudah lama terdaftar, akan ada 2 status NIK, yaitu valid dan belum valid. Status valid hanya berlaku bagi NIK yang sudah bisa berfungsi sebagai NPWP. Sementara status belum valid artinya NIK belum bisa berfungsi sebagai NPWP sesuai hasil pemadanan dengan data kependudukan.