Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak UMKM sehubungan dengan PP 23/2018

By | 11/07/2018

Tanggal 5 Juli 2018 lalu surat penegasan nomor S-421/PJ.03/2018 telah dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) sebagai pedoman mengenai Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak yang Dikenai PP Nomor 46 Tahun 2013. Pedoman ini berlaku sampai dengan berlakunya peraturan pelaksanaan PP 23 Nomor 2018 mengenai tarif pajak final 0,5% yang berlaku mulai 1 juli 2018. Berikut rincian pedoman terkait yang tertuang melalui S-421/PJ.03/2018:

  1. SKB PP 46/2013 yang telah diterbitkan sebelum tanggal 1 Juli 2018 diperlakukan sebagai Surat Keterangan bahwa Wajib Pajak dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan PP 23/2018 (Surat Keterangan).
  2. Dalam hal Wajib Pajak yang telah memiliki SKB PP 46/2013 sebagaimana dimaksud pada angka 1 bertransaksi dengan Pemotong atau Pemungut Pajak, tidak dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas transaksi tersebut sepanjang Wajib Pajak dapat menyerahkan bukti penyetoran Pajak Penghasilan atas transaksi tersebut kepada Pemotong atau Pemungut Pajak.
  3. SKB PP 46/2013 sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku sampai dengan batas waktu yang tercantum dalam SKB tersebut.
  4. Permohonan SKB PP 46/2013 yang diajukan sebelum tanggal 1 Juli 2018 namun belum selesai ditindaklanjuti, diterbitkan Surat Keterangan sepanjang memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan PP 23/2018.
  5. Permohonan SKB PP 46/2013 dan legalisasi SKB PP 46/2013 yang diajukan sejak tanggal 1 Juli 2018 tidak dapat diproses dan Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Surat Keterangan.

Sebagai tambahan catatan :
Permohonan Surat Keterangan Bebas(SKB) dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) diajukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Anda menyampaikan kewajiban Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, dengan syarat:

  • Telah menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak sebelum Tahun Pajak diajukan permohonan, untuk Anda yang telah terdaftar pada Tahun Pajak sebelum Tahun Pajak diajukannya SKB;
  • Menyerahkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Anda atau kuasa Anda yang menyatakan bahwa peredaran bruto usaha yang diterima atau diperoleh termasuk dalam kriteria untuk dikenai PPh final sesuai PP 46 Tahun 2013 disertai lampiran jumlah peredaran bruto setiap bulan sampai dengan bulan sebelum diajukannya SKB, untuk Anda yang terdaftar pada Tahun Pajak yang sama dengan Tahun Pajak saat diajukannya Surat SKB;
  • Menyerahkan dokumen-dokumen pendukung transaksi seperti Surat Perintah Kerja, Surat Keterangan Pemenang Lelang dari Instansi Pemerintah, atau dokumen pendukung sejenis lainnya.
  • Permohonan SKB ditandatangani, atau dalam hal permohonan bukan ditandatangani oleh Anda maka harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang-Undang KUP.

Permohonan SKB tersebut diajukan untuk setiap pemotongan dan/atau pemungutan PPh Pasal 21, Pasal 22, Pasal 22 impor, dan/atau Pasal 23.

Surat penegasan nomor S-421/PJ.03/2018 dan contoh formulir permohonan Surat Keterangan, formulir Surat Keterangan, dan formulir penolakan permohonan Surat Keterangan, dapat di download disni

demikian semoga bermanfaat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *