Sistem Pemungutan Pajak yang berlaku di Indonesia yang wajib anda tahu

By | 12/10/2018

sistem pemungutan pajak di indonesiaSobat pajak sebagai warga negara kita berhak menikmati pembangunan, menikmati fasilitas yang disediakan negara tapi tahukah anda fasilitas dan pembangunan itu sumber dananya berasal darimana ? Selain memiliki hak, kita juga memiliki kewajiban sebagai warga negara apa itu ? Pajak adalah kewajiban yang dibayarkan oleh rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum.

Dengan pajak pemerintah bisa membangun untuk memberikan fasilitas ke pada warganya. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak itu secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untu kepentingan pribadi pemerintah.

3 macam Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia

Di indonesia terdapat tiga sistem pemungutan pajak yang dipergunakan untuk menentukan siapa yang menghitung dan menetapkan jumlah pajak yang terutang yaitu sistem pemungutan pajak Official assessment system, Self assessment system, dan With holding system.

1. Sistem Official Assesment System

Sistem pemungutan pajak yang wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak terletak pada fiskus atau aparat pemungut pajak tersebut. Wajib pajak bersifat pasif, karena utang pajak baru timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh aparat pemungut pajak atau fiskus.

Sistem ini diterapkan dalam pelunasan Pajak Bumi Bangunan (PBB), dimana KPP akan mengeluarkan surat ketetapan pajak mengenai besarnya PBB yang terutang setiap tahun. Wajib pajak tidak perlu menghitung sendiri, tapi cukup membayar PBB tersebut berdasarkan Surat Pembayaran Pajak Terutang (SPPT) yang dikeluarkan olek KPP dimana tempat objek pajak tersebut terdaftar. Sistem pemungutan pajak ini sudah tidak berlaku lagi setelah reformasi perpajakan pada tahun 1984.

Sistem pemungutan pajak dengan Official Assesment System ciri – cirinya :

  • Pajak terhutang dihitung oleh petugas pajak.
  • Wajib pajak bersifat pasif dalam menghitung pajaknya.
  • Hutang pajak timbul setelah petugas pajak menghitung pajak yang terhutang dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak.
  • Pemerintah memiliki wewenang penuh dalam menentukan besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak.

2. Sistem Self Assessment System

Sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak terletak pada pihak wajib pajak yang bersangkutan, wajib pajak sifat aktif untuk menghitung, menyetor serta melaporkan pajaknya sendiri kepada Kantor Pelayanan Pajak ( KPP ), sedangkan aparat pemungut atau fiskus hanya memberi penerangan atau sebagai pengawas pajak tersebut. Contoh dari sistem ini adalah dalam hal penyampaian SPT Tahunan PPh dan SPT Masa PPN.

Karena tidak semua wajib pajak jujur menghitung pajaknya sendiri sehingga pemungutan pajak dengan Self assessment system memiliki kelemahan. Sistem pemungutan pajak ini berlaku di indonesia setelah reformasi pajak pada tahun 1983 sampai sekarang namun tidak bersifat mutlak Self Assesment.

Contohnya wajib pajak harus menghitung sendiri pajak PPh pasal 29 setiap akhir tahun untuk menghitung pajak terhutangnya, menyetor, serta melaporkan pajak terhutang tersebut kedalam SPT Tahunan.

Self assessment system ciri – cirinya :

  • Wewenang dalam menentukan besarnya pajak terhutang ada di tangan wajib pajak itu sendiri.
  • Wajib Pajak aktif dalam menjalankan kewajiban pajaknya, mulai dari menghitung pajak sendiri, menyetor pajaknya, dan melaporkan pajak terhutangnya.
  • Dalam sistem self assesment, pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak setiap saat kecuali adanya kasus-kasus tertentu saja seperti wajib pajak terlambat melaporkan atau membayar pajak terhutang atau terdapat pajak yang seharusnya dibayar tetapi tidak dibayar.

3. Sistem With Holding System

Sistem pemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang terutang dihitung oleh pihak ketiga (bukan wajib pajak dan juga bukan aparat pajak/fiskus). Jenis sistem ini merupakan jenis yang adil bagi masyarakatnya.

Contohnya adalah pemungutan pajak penghasilan karyawan pph 21 yang dilakukan oleh bendahara suatu perusahaan. Dalam sistem ini karyawan tidak perlu pergi ke kantor pajak untuk membayar dan melaporkan pajak tersebut. With holding System dikenal juga dikenal dengan istilah pajak potong pungut.

Jenis – jenis pemungutan pajak di indonesia yang menggunakan with holding system adalah PPh Pasal 22, Pasal 23, Pasal 21, PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan PPN.

Sebagai contoh dalam hal Sewa Menyewa sebuah Bangunan

Tuan Hendra menyewakan sebuah bangunan kepada Tuan Agus. Saat Tuan Agus membayar uang sewa kepada Tuan Hendra, maka tuan Agus wajib memotong PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan yang diterima oleh Tuan Hendra. Selanjutnya Tuan Agus harus menyetor pajak yang telah dipotong ke kas Negara. Secara tidak langsung Tuan Hendra telah melaksanakan kewajibannya membayar pajak, namun kewajiban tersebut dijalankan oleh Tuan Hendra selaku pemotong dan penyetor.

Keunggulan dari with holding system ini adalah wajib pajak yang bersangkutan tidak perlu lagi repot-repot menghitung dan menyetorkan pajaknya karena pekerjaan tersebut sudah dijalankan oleh pihak ketiga.

Kelemahannya adalah uang pajak yang telah dipungut oleh pihak ketiga memiliki resiko tidak disetorkan. Pihak ketiga tersebut bisa saja menggunakan uang pajak yang dipungutnya untuk hal lain.

Demikian semoga bermanfaat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *