Sekarang Pelaporan SPT Masa PPh 21/26 wajib Online

By | 06/04/2018

Sekarang Pelaporan SPT Masa PPh 21/26 wajib OnlineHal ini telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI Nomor 9/PMK.03/2018 mulai berlaku tanggal 1 April 2018. Sehingga, wajib pajak yang selama ini masih melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), bersiap – siaplah pelaporannya tidak diterima.

Dalam peraturan yang baru ini, terdapat sejumlah perubahan mendasar yang harus dipahami oleh wajib pajak PPh 21 / PPh 26, Sebelum PMK Nomor 9/PMK.03/2018 berlaku, pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 / PPh Pasal 26 harus dilakukan wajib pajak badan dalam bentuk dokumen elektronik (file CSV) yang disampaikan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Biasanya, file CSV dibawa oleh wajib pajak badan menggunakan USB / CD.

Dengan aturan pasal 8 ayat 6 PMK-09/PMK.03/2018, dokumen elektronik tersebut tidak dapat lagi disampaikan secara langsung ke KPP.Dokumen elektronik itu wajib disampaikan wajib pajak badan melalui saluran efiling yang telah ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Perlu digaris bawahi bahwa PMK ini juga mengatur beberapa pengecualian bebas pelaporan pajak online bagi wajib pajak dengan jumlah pemotongan PPh Pasal 21 / PPh Pasal 26 nihil. Pada aturan sebelumnya, jika jumlah potongan PPh Pasal 21 / PPh Pasal 26 nihil wajib pajak tetap harus melakukan penyampaian SPT Masa.

Tetapi Jangan salah tidak semua pph 21/26 nihil tidak wajib lapor berdasarkan pasal 10 ayat 2a, wajib pajak harus tetap melakukan lapor pajak online untuk masa pajak Desember meskipun jumlah potongan PPh 21 / PPh 26 nihil. Karena penyampaian SPT masa pajak Desember diperlukan untuk melakukan pembuatan formulir 1721-A1. Pembebasan kewajiban lapor pajak online untuk jumlah potongan PPh yang nihil berlaku sejak PMK diundangkan pada 26 Januari 2018.

Mengingat penyampaian SPT masa PPh Pasal 21 / PPh Pasal 26 wajib efiling, mau tidak mau Anda harus terbiasa dengan cara tersebut. Jika tidak terbiasa, bisa jadi pelaporan pajak jadi terlambat dan Anda pun terkena sanksi Denda Rp 100.000 untuk keterlambatan pelaporan SPT Masa PPh

Sebagai syarat agar supaya bisa melporkan SPT Masa PPh 21/26 via djponline kita harus memiliki E-FIN ( Electronic Filing Identification Number ), sebaiknya segera buat EFIN agar tidak telat melaporkan pajak.

Berikut cara cara aktivasi EFIN untuk pelaporan secara Online

1. Mengajukan Permohonan pembuatan EFIN

Permohonan pembuatan EFIN pajak badan wajib disampaikan pengurus perusahaan dan tidak dapat diwakilkan. Saat mendatangi KPP, pengurus wajib membawa persyaratan berupa formulir permohonan EFIN, alamat email aktif dan sejumlah dokumen berikut ini:

  • Asli dan fotokopi kartu NPWP atau SKT (Surat Keterangan Terdaftar) Wajib Pajak Badan.
  • Asli dan fotokopi kartu NPWP atau SKT atas nama pengurus yang bersangkutan.
  • Asli dan fotokopi KTP bagi WNI atau KITAS/KITAP bagi WNA.
  • Surat kuasa atau penunjukan pengurus yang mewakili dari wajib pajak badan.

Untuk wajib pajak kantor cabang, selain formulir permohonan EFIN dokumen yang harus dibawa adalah:

  • Asli dan fotokopi Kartu NPWP atau SKT Wajib Pajak kantor cabang.
  • Asli dan fotokopi Kartu NPWP atau SKT pengurus yang bersangkutan.
  • Surat pengangkatan pimpinan kantor cabang.
  • Surat kuasa atau penunjukan pengurus yang mewakili dari wajib pajak badan.

2. Masa Kedaluwarsa EFIN Pajak

EFIN memiliki masa kedaluwarsa selama 30 hari. Anda dapat mendaftarkan EFIN melalui fitur e-Filing pajak di OnlinePajak. Jika tidak digunakan sebelum masa kedaluwarsa, EFIN tidak lagi dapat digunakan dan Anda harus mengikuti proses pembuatannya dari awal.

Per 1 April 2018 penyampaian SPT masa PPh Pasal 21 / PPh Pasal 26 hanya bisa dilakukan melalui lapor pajak online. jika SPT tidak dilaporkan melalui prosedur yang sudah ditetapkan PMK Nomor 9/PMK.03/2018, Berdasarkan pasal 8 ayat 9 dan 10 PMK tersebut, DJP tidak akan memberikan bukti penerimaan SPT jika wajib pajak tidak melakukan e-Filing PPh 21 / PPh 26. Oleh karenanya, wajib pajak sebagaimana dimaksud dianggap tidak pernah menyampaikan SPT.

Lampiran atau dokumen yang wajib dilampirkan / diunggah berkaitan pelaporan SPT Masa PPh 21 secara online dibuat dalam format PDF (digabungkan dalam 1 file) diantaranya :

  • Bukti pembayaran Bank (jika status pajak terutang kurang bayar)
  • Surat Keterangan Domisili (Certificate of Domicile) jika terdapat pemotongan PPh 26
  • SSP (Surat Setoran Pajak) jika terdapat pemotongan PPh 21 final

Demikian semoga bermanfaat

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 26 other subscribers

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *