Sarat Biaya Promosi dan Entertainment boleh dibiayakan

By | 17/11/2018

Biaya Promosi

Mengapa disebut biaya promosi? Biaya promosi merupakan bagian yang tidak bisa dilepaskan dari penjualan, dengan adanya promosi Wajib Pajak bisa memperkenalkan dan/atau menganjurkan pemakaian suatu produk baik langsung maupun tidak langsung untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan penjualan. Dengan demikian, biaya promosi mencakup semua biaya penjualan atau biaya marketing.

Biaya Promosi diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 02/PMK.03/2010

a. Biaya periklanan di media elektronik, media cetak, dan/atau media lainnya
b. Biaya pameran produk
c. Biaya pengenalan produk baru
d. Biaya sponsorship yang berkaitan dengan promosi produk

Biaya Promosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto harus memenuhi hal-hal berikut:

a. Berfungsi untuk mempertahankan dan atau meningkatkan penjualan
b. Biaya dikeluarkan harus secara wajar
c. Sesuai dengan hukum perdagangan dan adat kebiasaan pedagang yang baik.

Objek PPh 21 ( Tenaga Ahli )
Dalam hal pengeluaran biaya promosi termasuk objek PPh Pasal 21 maka wajib bagi pemberi penghasilan memotong PPh Pasal 21.
Misalnya pemberian yang termasuk PPh Pasal 21 adalah mengundang seseorang sebagai artis dalam pengenalan atau launching produk.

Objek PPh 23 ( Jasa )
Biaya promosi dengan mengadakan kegiatan dan kegiatasan tersebut dilakukan oleh perusahaan jasa penyelenggara kegiatan (event organizer) dan Agency Arits. Atas pengeluran ini termasuk objek PPh Pasal 23 dan wajib dipotong PPh Pasal 23 atau PP 23 jika masih UKM.

Misalnya jasa pembuatan saranan promosi film, iklan, poster, photo, slide, klise, banner, pamphlet, baliho dan folder, jasa pembuatan dan/ atau pengelolaan website.

Daftar Nominatif

Biaya promosi yang dikeluarkan kepada pihak lain hanya dapat dibiayakan dengan syarat sebagai berikut berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

a. Wajib Pajak wajib membuat daftar nominatif atas pengeluaran Biaya Promosi yang dikeluarkan kepada pihak lain.
b. Daftar nominatif paling sedikit harus memuat data penerima berupa nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, alamat, tanggal, bentuk dan jenis biaya, besarnya biaya, nomor bukti pemotongan dan besarnya Pajak Penghasilan yang dipotong.
c. Daftar dibuat sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan
d. Daftar nominatif wajib dilaporkan sebagai lampiran saat Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan, jika tidak dilampirkan SPT Tahunan tidak bisa diterima / ditolak.

Contoh format Daftar Nominatif yang wajib dilampirkan di SPT Tahunan

Apabila Wajib Pajak mencantumkan biaya promosi dalam laporan keuangannya maka wajib pajak diwajibkan membuat dan mengisi Daftar Nomninatif, jika sebaliknya atau pengisian daftar nominatif tidak sesuai dengan ketentuan mata atas biaya promosi tersebut tidak dapat dibiayakan

Apabila dalam pemeriksaan ditemukan hal yang demikian, maka terhadap SPT Tahunan tersebut dapat dilakukan himbauan untuk melakukan pembetulan. Atau lagsung diminta melunasi kekurangan pajak terutang. Kekurangan pajak terutang disebabkan dicoretnya biaya promosi sehingga penghasilan neto jadi lebih tinggi.

Pengisian dan pembuatan Daftar Nominatif sesuai dengan Surat Edaran nomor SE-09/PJ/2010

a. Biaya pemberian sampel, kolom Keterangan harus diisi dengan mencantumkan Nama Kegiatan dan Lokasinya.
b. Biaya dalam bentuk sponsorship, kolom Keterangan harus diisi dengan informasi kontrak dan/atau perjanjian sponsorship secara lengkap, termasuk nomor dan tanggal kontrak
c. Biaya Promosi dilakukan dalam bentuk selain sponsorship dan kegiatan promosi tersebut dilakukan berdasarkan suatu kontrak dan/atau perjanjian, maka Wajib Pajak harus mencantumkan informasi kontrak dan/atau perjanjian secara lengkap dalam kolom Keterangan, termasuk nomor dan tanggal kontrak.

Entertainment

Untuk meningkatan loyalitas mitra usaha banyak pelaku usaha memberikan penghargaan berupa entertainment kepada calon mitra usaha atau kepada pelanggan tetap.

Direktur Jenderal Pajak pernah mengeluarkan Surat Edaran nomor SE-27/PJ.22/1986 yang memperbolehkan pengeluaran dalam rangka entertainment dibiayakan. Surat Edaran ini sampai sekarang belum dicabut.

  • Biaya entertainment, representasi, jamuan dan sejenisnya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan pada dasarnya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang PPh.
  • Wajib Pajak harus dapat membuktikan, bahwa biaya-biaya tersebut telah benar-benar dikeluarkan (formal) dan benar ada hubungannya dengan kegiatan perusahaan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan perusahaan (materiil). Oleh karena itu, Wajib Pajak yang mengurangkan biaya-biaya tersebut dari penghasilan brutonya, sejak tahun pajak 1986 agar melampirkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan daftar nominatif.

Karena daftar nominatif sudah diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 02/PMK.03/2010 maka daftar nominatif yang dimaksud SE–27/PJ.22/1986 Peraturan Menteri Keuangan nomor 02/PMK.03/2010 karena kedudukan aturannya lebih tinggi.

Demikian Semoga bermanfaat

Bee Risols kini hadir di Gofood & Grabfood

Aneka Risols produk Bee Risols Semarang

Aneka Risols produk Bee Risols Semarang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *