PPN Kegiatan Membangun Sendiri ( KMS ) Tarif dan Penghitunganya

By | 24/09/2018

PPN Kegiatan Membangun Sendiri ( KMS ) Tarif dan PenghitunganyaApa itu KMS ( Kegiatan Membangun Sendiri )

Kegiatan membangun sendiri ( KMS ) merupakan kegiatan membangun bangunan yang dilakukan bukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain.

Kegiatan memnbangun sendiri akan terutang PPN apabila terpenuhi persyaratan bangunan minimal atau sekurang-kurangnya yang terutang PPN sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 163/PMK.03/2012 mengatur persyaratan bangunan yang terutang PPN KMS.

Bangunan berupa satu atau lebih konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada satu kesatuan tanah dan / atau perairan dengan kriteria:

a. Konstruksi utamanya terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bata atau bahan sejenis, dan/atau baja.
b. Diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha.
c. Luas keseluruhan paling sedikit 200m2 (dua ratus meter persegi).

Sehingga apabila kita membangun rumah, baik untuk tempat tinggal kita sendiri maupun disewakan atau dijadikan tempat kos, dan rumah tersebut luasnya lebih dari 200 meter persegi maka atas rumah tersebut sudah terutang PPN KMS atau wajib dibayarkan PPN KMS.

Tarif PPN KMS adalah 2% dari Keseluruhan pengeluaran

Perhitungan Tarif 2% berasal dari 10 % ( tarif PPN sesuai Undang-Undang PPN ) dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak ( sebesar 20% dari jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan, tidak termasuk harga perolehan tanah ).

Kapan Terutang PPN KMS

Pada saat dibangunnya bangunan sampai dengan bangunan selesai adalah saat terutang PPN atas kegiatan membangun sendiri dan Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan secara bertahap dianggap merupakan satu kesatuan kegiatan sepanjang tenggang waktu antara tahapan-tahapan tersebut tidak lebih dari 2 (dua) tahun.

Tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang atas kegiatan membangun sendiri adalah di tempat bangunan tersebut didirikan sehingga PPN KMS ini harus dibayar dengan kode Kantor Pajak Pratama ( KPP ) dimana bangunan tersebut berada.

Cara pembayaran PPN KMS sesuai yang tercantum di Peraturan Menteri Keuangan nomor 163/PMK.03/2012 

a. Pembayaran PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri dilakukan setiap bulan sesuai tarif atau sebesar 2% dikalikan dengan jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan pada setiap bulannya.

b. Penyetoran PPN KMS dilakukan menggunakan Surat Setoran Pajak ( SSP ) dengan kode: 411211 – 103

c. Dalam hal tempat bangunan didirikan berada di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama tempat orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri terdaftar, kolom NPWP yang tercanturn pada Surat Setoran Pajak diisi dengan NPWP orang pribadi atau badan tersebut.

d. Dalam hal tempat bangunan didirikan berada di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang berbeda dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri terdaftar.

Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan PPN kegiatan membangun sendiri ( KMS ) dengan menggunakan SPT Masa PPN, paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

Orang pribadi atau badan yang bukan Pengusaha Kena Pajak yang melakukan pembayaran PPN yang terutang atas kegiatan membangun sendiri dan telah mendapat validasi dengan nomor transaksi penerimaan negara (NTPN) dianggap telah melaporkan PPN yang terutang tersebut sesuai dengan tanggal validasi.

Hal ini diatur dengan Pasal 11 ayat (2a) Peraturan Menteri Keuangan nomor 9/PMK.03/2018.

Demikian semoga bermanfaat

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 26 other subscribers

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *