PPh Pasal 26 dan Pajak Internasional

By | 01/09/2018

Tarif PPh Pasal 26 dan Pajak InternasionalApa itu PPh Pasal 26
Pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak Luar Negeri selain Bentuk Usaha Tetap dari Badan Pemerintah, Subjek Pajak Dalam Negeri, Penyelenggara Kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, Perwakilan Perusahaan Luar Negeri.

Warga Negara asing (orang asing) yang tinggal atau berniat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam satu tahun termasuk dalam pengertian wajib pajak orang pribadi dalam negeri, sehingga atas penghasilan orang asing tersebut apabila lebih dari 183 hari tinggal di Indonesia merupakan objek PPh Pasal 21 kecuali terdapat Tax treaty atau P3B yang mengatakan batasan 183 hari tidak berlaku tetapi diatur tersendiri.

Berapa tarif pajak PPH Pasal 26
Tarif Pajak PPh Pasal 26 adalah sebesar 20 % (dua puluh persen) kecuali antara Indonesia dengan negara asal Wajib Pajak Luar Negeri tersebut terdapat Tax treaty atau P3B (Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda), maka tarif pajak PPh Pasal 26 dikenakan berdasarkan Tarif Pajak PPh Pasal 26 berdasarkan Tax treaty atau P3B (Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda) tersebut.

Sehingga sangat penting bagi Wajib Pajak yang akan memotong PPh Pasal 26 kepada Wajib Pajak Luar Negeri untuk mengetahui apakah Wajib Pajak luar negeri tersebut berasal dari negara yang mempunyai Tax treaty atau P3B (Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda) dengan Indonesia atau tidak.

Siapa saja yang berhak memotong PPh Pasal 26 ?
Pemotong PPh Pasal 26 adalah Badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya yang membayarkan penghasilan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Berikut adalah Pemotong PPh Pasal 26 :

a. Pemberi kerja yang terdiri dari:

1. Orang pribadi dan badan yang memberikan penghasilan kepada subjek pajak luar negeri;
2. Cabang, perwakilan, atau unit, dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain kepada subjek pajak luar negeri.

b. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan kepada subjek pajak luar negeri;

c. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun secara berkala dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua kepada subjek pajak luar negeri;

d. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri;

e. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada subjek pajak luar negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

f. Badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya yang membayarkan penghasilan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap, penghasilan tersebut antara lain :

  • Dividen;
  • Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
  • Royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
  • Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
  • Hadiah dan penghargaan;
  • Pensiun dan pembayaran berkala lainnya;
  • Premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya; dan/atau
  • Keuntungan karena pembebasan utang.
  • Penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia, kecuali yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2), yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia.
  • Premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri.
  • Penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham yang diterima oleh subjek pajak luar negeri.
  • Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia.

sumber :
.Pasal 21 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (PPh).
.PER-32/PJ/2015 Tanggal 07 Agustus 2015 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi

Bee Risols kini hadir di Gofood & Grabfood

Aneka Risols produk Bee Risols Semarang

Aneka Risols produk Bee Risols Semarang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *