Penjelasan Faktur Pajak Lengkap

By | 29/09/2018

Pengertian Faktur Pajak

Penjelasan Faktur Pajak LengkapFaktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak. Faktur Pajak dapat berbentuk fisik atau berbentuk elektronik. Faktur Pajak berbentuk elektronik, yang selanjutnya disebut e-Faktur atau Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap:

    • Penyerahan Barang Kena Pajak
    • Penyerahan Jasa Kena Pajak
    • Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan/atau
    • Ekspor Jasa Kena Pajak.

Penerbitan Faktur Pajak

  • Saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak;
  • Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak;
  • Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau
  • Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Pengusaha Kena Pajak dapat membuat 1 (satu) Faktur Pajak meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak yang sama selama 1 (satu) bulan kalender. Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.

Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak setelah melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak saat Faktur Pajak seharusnya dibuat tidak diperlakukan sebagai Faktur Pajak dan Pengusaha Kena Pajak dianggap tidak menerbitkan Faktur Pajak.

Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam Faktur Pajak yang terlambat diterbitkan sebagaimana dimaksud diatas tidak dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan.

Yang harus ada dalam Faktur Pajak

Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat,

  • Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
  • Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
  • Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
  • Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
  • Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
  • Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
  • Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

Faktur Pajak yang diterbitkan dengan aplikasi pajak e-faktur tidak memerlukan tanda tangan basah karena sudah kopmuterisasi dan diganti dengan sistem Barcode.
Pedagang eceran yang membuat Faktur Pajak tanpa mencantumkan keterangan mengenai identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual, tidak diterbitkan Surat Tagihan Pajak.

Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran ( PKP PE )

Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran (PKP PE) yang dalam hal kegiatan usaha atau pekerjaannya melakukan penyerahan Barang Kena Pajak ( BKP )

  • Penyerahan BKP melalui suatu tempat penjualan eceran seperti toko dan kios atau langsung mendatangi dari satu tempat konsumen akhir ke tempat konsumen akhir lainnya ( penjualan canvas ).
  • Penyerahan BKP dengan cara penjualan eceran yang dilakukan langsung kepada konsumen akhir, tanpa didahului dengan penawaran tertulis, pemesanan tertulis, kontrak, atau lelang; dan pada umumnya penyerahan Barang Kena Pajak atau transaksi jual beli dilakukan secara tunai dan penjual langsung menyerahkan Barang Kena Pajak atau pembeli langsung membawa Barang Kena Pajak yang dibelinya.

Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran (PKP PE) yang dalam hal kegiatan usaha atau pekerjaannya melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak ( JKP )

  • Penyerahan JKP melalui suatu tempat penyerahan jasa secara langsung kepada konsumen akhir atau langsung mendatangi dari satu tempat konsumen akhir ketempat konsumen akhir lainnya ( Jasa keliling )
  • Penyerahan JKP dilakukan secara langsung kepada konsumen akhir, tanpa didahului dengan penawaran tertulis, pemesanan tertulis, kontrak, atau lelang; dan pada umumnya pembayaran atas penyerahan Jasa Kena Pajak dilakukan secara tunai.

Faktur Pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak ( PKP PE ) berupa :

  1. Bon kontan
  2. Faktur penjualan ( Nota )
  3. Cash register ( Stroke Pembelian )
  4. Karcis
  5. Kuitansi, atau tanda bukti penyerahan atau pembayaran lain yang sejenis.

Dengan Ketentuan bukti faktur tersebut diatas paling sedikit harus memuat keterangan :

  • Nama, Alamat, dan NPWP yang menyerahkan BKP / JKP.
  • Jenis BKP / JKP yang diserahkan.
  • Jumlah Harga Jual yang sudah termasuk PPN atau besarnya PPN dicantumkan secara terpisah.
  • Jumlah PPnBM yang dipungut.
  • Kode, Nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak.
    Kode dan nomor seri Faktur Pajak dapat berupa nomor nota, kode nota, atau ditentukan sendiri oleh PKP PE. Faktur Pajak dibuat paling sedikit dalam 2 (dua) rangkap yang peruntukannya,
  • Lembar ke-1 : disampaikan kepada pembeli Barang Kena Pajak.
  • Lembar ke-2 : untuk arsip Pengusaha Kena Pajak yang membuat Faktur Pajak. Lembar ke-2 Faktur Pajak dapat berupa rekaman Faktur Pajak dalam bentuk media elektronik yaitu sarana penyimpanan data, antara lain: diskette, flashdisk dan Digital Data Strorage (DDS) atau Digital Audio Tape (DAT) dan Compact Disc (CD).

Faktur Pajak dianggap telah dibuat dalam 2 (dua) rangkap atau lebih dalam hal Faktur Pajak tersebut dibuat dalam 1 (satu) lembar yang terdiri dari  2 (dua) atau lebih bagian atau potongan yang disediakan untuk disobek atau dipotong.

Pengusaha Kena Pajak Toko Retail dengan Faktur Pajak Khusus

Jika Anda termasuk PKP Toko Retail yang menyerahkan Barang Bawaan harus menerbitkan Faktur Pajak Khusus untuk Orang Pribadi dengan menggunakan format Lampiran I PMK-100/PMK.03/2013, yang dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan :
1. lembar pertama, untuk Orang Pribadi
2. lembar kedua, untuk Unit Pelaksana Restitusi PPN Bandar Udara melalui Orang Pribadi
3. lembar ketiga, untuk arsip PKP Toko Retail melalui Toko Retail.

Faktur Pajak Khusus atas pembelian Barang Bawaan harus memenuhi Pasal 13 ayat (5) UU PPN, dengan ketentuan pengisian sebagai berikut :
1. pada kolom “Nomor Pokok Wajib Pajak” diisi dengan nomor Paspor Orang Pribadi sesuai yang tercantum dalam paspornya;
2. pada kolom “alamat pembeli” diisi dengan alamat lengkap sesuai yang tercantum dalam paspornya.
Faktur Pajak Khusus ini dapat berfungsi sebagai surat permohonan pengembalian PPN dengan membubuhi tanda pada kolom permohonan pengembalian PPN yang dibubuhi tanda tangan Orang Pribadi, dan kasir Toko Retail yang diberi stempel Toko Retail.

Nomor seri Faktur Pajak yang digunakan untuk penomoran Faktur Pajak Khusus oleh PKP Toko Retail yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 16E UU PPN yang melakukan penyerahan BKP kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri diatur secara tersendiri mengikuti ketentuan yang mengatur tentang tata cara pengajuan dan penyelesaian permintaan kembali Pajak Pertambahan Nilai barang bawaan orang pribadi pemegang paspor luar negeri. Kolom Kode dan Nomor seri pada FP Khusus diisi dengan kode dan nomor seri FP yang dihasilkan (generate) oleh sistem dari DJP, dengan kode transaksi adalah ’06’ atau dalam hal website/aplikasi offline, maka Toko Retail menerbitkan FP Khusus dengan kode transaksi dan kode statusnya ‘062’ sedangkan nomornya diisi manual mulai dari nomor 90000001

Faktur Pajak Pengganti

Faktur pajak pengganti dibuat oleh PKP Atas Faktur Pajak yang rusak, salah dalam pengisian, atau salah dalam penulisan, sehingga tidak memuat keterangan yang lengkap, jelas, dan benar.

Tata cara penerbitan FP Pengganti

  • Atas permintaan PKP pembeli atau penerima JKP atau atas kemauan sendiri, PKP penjual atau pemberi JKP membuat FP Pengganti terhadap Faktur Pajak yang rusak, salah dalam pengisian, atau salah dalam penulisan.
  • Pembetulan FP yang salah dalam pengisian atau salah dalam penulisan tidak diperkenankan dengan cara menghapus, atau mencoret, atau dengan cara lain, selain dengan cara membuat Faktur Pajak Pengganti
  • Penerbitan dan peruntukan Faktur Pajak Pengganti dilaksanakan seperti penerbitan dan peruntukan Faktur Pajak yang biasa sesuai dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang telah ditetapkan
  • Faktur Pajak Pengganti, diisi berdasarkan keterangan yang seharusnya dan dilampiri dengan Faktur Pajak yang rusak, salah dalam pengisian atau salah dalam penulisan tersebut.
  • Faktur Pajak Pengganti tetap menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak yang sama dengan Nomor Seri Faktur Pajak yang diganti. Sedangkan tanggal Faktur Pajak Pengganti diisi dengan tanggal pada saat Faktur Pajak Pengganti dibuat.
  • Pada Faktur Pajak Pengganti, dibubuhkan cap yang mencantumkan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak serta tanggal Faktur Pajak yang diganti.
  • Penerbitan FP Pengganti mengakibatkan adanya kewajiban untuk membetulkan SPT Masa PPN pada Masa Pajak terjadinya kesalahan pembuatan FP tersebut.
  • FP Pengganti dilaporkan dalam SPT Masa PPN pada Masa Pajak yang sama dengan Masa Pajak dilaporkannya Faktur Pajak yang dilakukan penggantian dengan mencantumkan nilai dan/ atau keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya setelah penggantian.
  • Pelaporan FP Pengganti pada SPT Masa PPN harus mencantumkan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang diganti pada kolom yang telah ditentukan.

Penerbitan Faktur Pajak pengganti dapat dilakukan sepanjang terhadap SPT Masa PPN dimana Faktur Pajak yang diganti tersebut dilaporkan masih dapat dilakukan pembetulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
Pembetulan SPT Masa PPN dapat dilakukan sepanjang terhadap SPT Masa PPN dimana Faktur Pajak yang diganti tersebut dilaporkan belum dilakukan pemeriksaan, belum dilakukan pemeriksaan bukti permulaan yang bersifat terbuka, dan/atau PKP belum menerima Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi.

Dampak / Efek dengan diterbitkannya Faktur Pajak Pengganti oleh Penjual / Pemberi BKP / JKP

Penjual dan/atau Pemberi BKP / JKP

  • Penerbitan FP Pengganti mengakibatkan adanya kewajiban untuk membetulkan SPT Masa PPN pada Masa Pajak terjadinya kesalahan pembuatan FP tersebut.
  • FP Pengganti dilaporkan dalam SPT Masa PPN pada Masa Pajak yang sama dengan Masa Pajak dilaporkannya Faktur Pajak yang dilakukan penggantian dengan mencantumkan nilai dan/ atau keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya setelah penggantian.
  • Pelaporan FP Pengganti pada SPT Masa PPN harus mencantumkan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang diganti pada kolom yang telah ditentukan.

Pembeli dan/atau Penerima BKP / JKP

  • Pembeli BKP dan/atau Penerima JKP yang telah melakukan pengkreditan Pajak Masukan atas PPN pada Faktur Pajak yang diganti oleh PKP Penjual, harus melakukan pembetulan SPT Masa PPN pada Masa Pajak dimana Faktur Pajak yang diganti tersebut dilaporkan, sepanjang terhadap SPT Masa PPN dimana Faktur Pajak yang diganti tersebut dilaporkan belum dilakukan pemeriksaan, belum dilakukan pemeriksaan bukti permulaan yang bersifat terbuka, dan/atau PKP belum menerima Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi.

Faktur Pajak Batal

Dalam hal terdapat pembatalan transaksi penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP yang Faktur Pajak-nya telah diterbitkan, Anda sebagai PKP yang menerbitkan Faktur Pajak harus melakukan pembatalan Faktur Pajak

Tata cara pembatan Faktur Pajak

  • Dalam hal terjadi pembatalan transaksi penyerahan BKP dan/ atau penyerahan JKP yang Faktur Pajak-nya telah diterbitkan, maka Faktur Pajak tersebut harus dibatalkan.
  • Pembatalan transaksi harus didukung oleh bukti atau dokumen yang membuktikan bahwa telah terjadi pembatalan transaksi. Bukti dapat berupa pembatalan kontrak atau dokumen lain yang menunjukkan telah terjadi pembatalan transaksi.
  • Faktur Pajak yang dibatalkan harus tetap diadministrasi (disimpan) oleh PKP Penjual yang menerbitkan Faktur Pajak tersebut.
  • PKP Penjual yang membatalkan Faktur Pajak harus mengirimkan surat pemberitahuan dan copy dari Faktur Pajak yang dibatalkan ke KPP tempat PKP Penjual dikukuhkan dan ke KPP tempat PKP Pembeli dikukuhkan.
  • Dalam hal PKP Penjual belum melaporkan Faktur Pajak yang dibatalkan di dalam SPT Masa PPN, maka PKP penjual harus tetap melaporkan Faktur Pajak tersebut dalam SPT Masa PPN dengan mencantumkan nilai 0 (nol) pada kolom DPP, PPN atau PPN dan PPnBM.
  • Dalam hal PKP Penjual telah melaporkan Faktur Pajak tersebut dalam SPT Masa PPN sebagai Faktur Pajak Keluaran, maka PKP penjual harus melakukan pembetulan SPT Masa PPN Masa Pajak yang bersangkutan, dengan cara melaporkan Faktur Pajak yang dibatalkan tersebut dengan mencantumkan nilai 0 (nol) pada kolom DPP, PPN atau PPN dan PPnBM.
  • Dalam hal PKP Pembeli telah melaporkan Faktur Pajak tersebut dalam SPT Masa PPN sebagai Faktur Pajak Masukan, maka PKP Pembeli harus melakukan pembetulan SPT Masa PPN Masa Pajak yang bersangkutan, dengan cara melaporkan Faktur Pajak yang dibatalkan tersebut dengan mencantumkan nilai 0 (nol) pada kolom DPP, PPN atau PPN dan PPnBM.

Pembatalan Faktur Pajak dapat dilakukan sepanjang terhadap SPT Masa PPN dimana Faktur Pajak yang dibatalkan tersebut dilaporkan masih dapat dilakukan pembetulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
Pembetulan SPT Masa PPN dapat dilakukan sepanjang terhadap SPT Masa PPN dimana Faktur Pajak yang dibatalkan tersebut dilaporkan belum dilakukan pemeriksaan, belum dilakukan pemeriksaan bukti permulaan yang bersifat terbuka, dan/atau PKP belum menerima Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi.

Faktur Pajak Hilang

Atas Faktur Pajak Anda yang hilang, baik PKP yang menerbitkan maupun pihak yang menerima Faktur Pajak tersebut, dapat membuat copy dari arsip Faktur Pajak.

Tata cara penggantian FP yang hilang adalah :

PKP Penjual atau Pemberi BKP / JKP

  • PKP penjual atau pemberi JKP dapat mengajukan permohonan tertulis untuk meminta copy dari Faktur Pajak yang hilang kepada PKP pembeli atau penerima JKP dengan tembusan kepada KPP di tempat PKP penjual atau pemberi JKP dikukuhkan dan kepada KPP di tempat PKP pembeli atau penerima JKP dikukuhkan.
  • Berdasarkan permohonan dari PKP penjual atau pemberi JKP, PKP pembeli atau penerima JKP membuat copy dari arsip Faktur Pajak yang disimpan oleh PKP pembeli atau penerima JKP, untuk dilegalisasi oleh KPP tempat PKP pembeli atau penerima JKP dikukuhkan. Copy dibuat dalam rangkap 2 (dua), yaitu :
  1. Lembar ke-1 : diserahkan ke PKP penjual atau pemberi JKP melalui PKP pembeli atau penerima JKP.
  2. Lembar ke-2 : arsip KPP yang bersangkutan.
  3. Legalisasi diberikan oleh KPP tempat PKP pembeli atau penerima JKP dikukuhkan setelah meneliti asli arsip Faktur Pajak dan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dari PKP pembeli atau penerima JKP tersebut.
  4. KPP tempat PKP penjual atau pemberi JKP dikukuhkan wajib melakukan penelitian atas Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dari Pengusaha Kena . Pajak penjual atau pemberi JKP untuk meyakinkan bahwa Faktur Pajak yang dilaporkan hilang tersebut sudah dilaporkan sebagai Pajak Keluaran.

PKP Pembeli atau Penerima BKP / JKP

  • PKP pembeli atau penerima JKP dapat mengajukan permohonan tertulis untuk meminta copy dari Faktur Pajak yang hilang kepada PKP penjual atau pemberi JKP dengan tembusan kepada KPP di tempat PKP pembeli atau penerima JKP dikukuhkan dan kepada KPP di tempat PKP penjual atau pemberi JKP dikukuhkan.
  • Berdasarkan permohonan dari PKP pembeli atau penerima JKP, PKP penjual atau pemberi JKP membuat copy dari arsip Faktur Pajak yang disimpan oleh PKP penjual atau pemberi JKP, untuk dilegalisasi oleh KPP tempat PKP penjual atau pemberi JKP dikukuhkan. Copy dibuat dalam rangkap 2 (dua), yaitu:
  1. Lembar ke-1 : diserahkan ke PKP pembeli atau penerima JKP melalui PKP penjual atau pemberi JKP.
  2. Lembar ke-2 : arsip KPP yang bersangkutan.
  3. Legalisasi diberikan oleh KPP tempat PKP penjual atau pemberi JKP dikukuhkan setelah meneliti asli arsip Faktur Pajak dan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dari PKP penjual atau pemberi JKP tersebut.
  4. KPP tempat PKP pembeli atau penerima JKP dikukuhkan wajib melakukan penelitian atas Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dari PKP pembeli atau penerima JKP untuk meyakinkan bahwa Faktur Pajak yang dilaporkan hilang tersebut sudah dikreditkan sebagai Pajak Masukan.

Faktur Pajak Tidak Lengkap

Faktur Pajak Tidak Lengkap adalah Faktur Pajak yang tidak mencantumkan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) UU PPN dan/atau mencantumkan keterangan tidak sebenarnya atau sesungguhnya dan/atau mengisi keterangan yang tidak sesuai dengan tata cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 dan perubahannya.

Faktur Pajak yang dianggap Tidak Lengkap

  1. Faktur Pajak yang tidak diisi secara lengkap, jelas, benar, dan/atau tidak ditandatangani oleh PKP atau pejabat/pegawai yang ditunjuk oleh PKP untuk menandatanganinya sesuai dengan tata cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam merupakan Faktur Pajak Tidak Lengkap.
  2. PKP yang membuat Faktur Pajak dengan menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak ganda atau Nomor Seri Faktur Pajak yang sama lebih dari 1(satu) dalam tahun pajak yang sama, maka seluruh Faktur Pajak dengan Nomor Seri Faktur Pajak tersebut termasuk Faktur Pajak Tidak Lengkap.
  3. Dalam hal PKP melakukan pengisian Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam PER-24/PJ/2012, maka Faktur Pajak yang diterbitkan merupakan Faktur Pajak Tidak Lengkap.
  4. Dalam hal PKP tidak atau terlambat menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala KPP tempat PKP dikukuhkan atau tempat pemusatan PPN terutang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) Pasal 13 ayat (6) PER-24/PJ/2012, maka Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PKP sampai dengan diterimanya pemberitahuan merupakan Faktur Pajak Tidak Lengkap.

Resiko / Dampak Faktur Pajak tidak lengkap bagi Penjual (Penerbit Faktur Pajak)

Dikenakan denda 2% dari DPP sesuai Pasal 14 (4) UU KUP kecuali apabila Faktur Pajak tersebut tidak memuat keterangan mengenai:

  • Nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP ata penerima JKP, atau
  • Nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP atau Penerima JKP, serta nama dan tandatangan yang berhak menandatangani FP untuk PKP Pedagang Eceran

Resiko / Dampak Faktur Pajak tidak lengkap bagi Pembeli (Penerima Faktur Pajak)

PKP Pembeli BKP atau Penerima JKP tidak dapat mengkreditkan PPN yang tercantum di dalam Faktur Pajak Tidak Lengkap sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2b) dan ayat (8) huruf f UU PPN.

Dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak

Beberapa Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak

  1. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah diberikan persetujuan ekspor oleh pejabat yang berwenang dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan dilampiri dengan invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PEB tersebut.
  2. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) yang dibuat/dikeluarkan oleh BULOG/DOLOG untuk penyaluran tepung terigu.
  3. Bukti tagihan atas penyerahan jasa telekomunikasi oleh perusahaan telekomunlkasi.
  4. Tiket, tagihan Surat Muatan Udara (Airway Bill, atau Delivery Bill, yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa angkutan udara dalam negeri.
  5. Nota Penjualan Jasa yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa kepelabuhanan.
  6. Bukti tagihan atas penyerahan listrik oleh perusahaan Iistrik.
  7. Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak/Barang Kena Pajak Tidak Berwujud yang dilampiri dengan invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak/Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, untuk ekspor Jasa Kena Pajak/Barang Kena Pajak Tidak Berwujud.
  8. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan dilampiri dengan Surat Setoran Pajak, Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP), dan/atau bukti pungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang  mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PIB tersebut, untuk impor Barang Kena Pajak.
  9. Surat Setoran Pajak untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean.
  10. Bukti tagihan atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh Perusahaan Air Minum.
  11. Bukti tagihan (Trading Confirmation) atas penyerahan Jasa Kena Pajak oleh perantara efek.
  12. Bukti tagihan atas penyerahan Jasa Kena Pajak oleh perbankan.
  13. Surat Setoran Pajak untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Barang Kena Pajak melalui juru lelang disertai dengan Risalah Lelang Agar dapat dipersamakan dengan Faktur Pajak maka dokumen tersebut paling tidak harus berisi data :
  • Nama, alamat dan NPWP yang melakukan ekspor atau penyerahan
  • Nama pembeli BKP atau penerima JKP; (sejak berlakunya PER-67/PJ/2010 (1 januari 2011) syarat ini tidak wajib ada)
  • Jumlah satuan barang apabila ada
  • Dasar Pengenaan Pajak ; dan
  • Jumlah Pajak yang terutang kecuali dalam hal ekspor.

PPN yang terdapat dalam dokumen yang dipersamakan dengan Faktur Pajak tersebut merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sepanjang :

  • Memenuhi ketentuan sebagai dokumen yang dapat dipersamakan dengan Faktur Pajak (memenuhi persyaratan formal yaitu diisi lengkap, jelas, dan benar).
  • Mencantumkan NPWP dan nama pembeli BKP atau penerima JKP atau pihak yang melakukan impor BKP, atau pihak yang memanfaatkan JKP dan/atau BKP tidak berwujud.

 

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 26 other subscribers

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *