Modus umum ketidakpatuhan yang menyebabkan Wajib Pajak diperiksa

By | 21/09/2018

Modus umum ketidakpatuhan Wajib PajakSecara awam kita tidak tahu alsan mengapa kantor pajak melkukan pemeriksaan terhadap pelaporan pajak kita. Dalam beberapa tahun terakhir Kantor pajak gencar melakukan pemeriksaan terhadap Wajib pajak yang diindikasikan melakukan ketidak patuhan dalam pelaporan pajak. Kantor pajak melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak yang terindikasi memiliki modus-modus tertentu atas ketidakpatuhannya. Identifikasi modus ketidakpatuhan dimaksudkan untuk membantu Pemeriksa Pajak dalam menentukan ruang lingkup (scope) dan kedalaman pemeriksaan, sehingga memudahkan dalam membuat dan menetapkan Audit Plan, Audit Program, dan dokumen-dokumen yang akan dipinjam dan diperiksa.

Modus ketidakpatuhan yang umum dilakukan Wajib Pajak antara lain:

1. Wajib Pajak tidak melaporkan omset yang sebenarnya.
2. Wajib Pajak membebankan biaya yang tidak seharusnya.
3. Modus ketidakpatuhan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
4. Wajib Pajak yang melakukan perencanaan pajak agresif (aggressive tax planning).
5. Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (treaty abuse).
6. Wajib Pajak tidak melaporkan nilai pengalihan harta yang sebenarnya dalam rangka likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha.
7. Wajib Pajak tidak melaporkan nilai perolehan atau nilai penjualan yang sebenarnya dalam hal terjadi tukar-menukar harta.

Wajib Pajak tidak melaporkan omset yang sebenarnya :

a. Melaporkan penghasilan sebagai utang
b. Menurunkan harga jual dari yang sebenarnya
c. Tidak melaporkan kuantitas penjualan yang sebenarnya
d. Penjualan off-balance sheet,
e. Tidak melaporkan pembelian sehingga Harga Pokok Penjualan (HPP) dan omset lebih rendah dari yang seharusnya.

Wajib Pajak membebankan biaya yang tidak seharusnya :

a. Membuat bukti potong dengan NPWP 000 (tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya)
b. Pembebanan jasa antar perusahaan afiliasi
c. Pencadangan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan
d. Pembebanan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundan – gundangan perpajakan sehubungan dengan biaya-biaya yang berhubungan dalam rangka Mendapatkan, Menagih, dan Memelihara penghasilan
e. Wajib Pajak mengkreditkan Pajak Masukan atau membebankan biaya yang tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya.

Modus ketidakpatuhan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) antara lain:

a. Melaporkan penjualan lokal sebagai ekspor
b. Penggunaan data Faktur Pajak dengan pembeli tidak ber-NPWP
c. Turut serta atau melakukan kegiatan dengan pihak lain yang diduga telah melakukan transaksi yang tidak sebenarnya dan tidak sesuai dengan mekanisme pengkreditan Pajak Masukan.

Wajib Pajak yang melakukan perencanaan pajak agresif (aggressive taxplanning), antara lain:

a. Memiliki rasio pinjaman terhadap modal (Debt to Equity Ratio/DER) di atas 4 : 1
b. Memiliki Controlled Foreign Company (CFC)
c. Terdapat indikasi risiko transfer pricing, diantaranya :

  • Wajib Pajak mempunyai transaksi dengan lawan transaksi yang menerapkan tarif efektif pajak lebih rendah;
    Terdapat indikasi terjadinya skema transaksi yang melibatkan entitas/pihak yang tidak memiliki substansi usaha dan/atau tidak menambahkan nilai ekonomis apapun (reinvoicing)
  • Wajib Pajak mempunyai nilai transaksi afiliasi yang signifikan terhadap total peredaran usahanya
  • Terdapat transaksi intra-group seperti pemberian jasa, pembayaran royalti, Cost Distribution Arrangement, dan lain-lain
  • Terdapat transaksi restrukturisasi usaha seperti merger, akuisisi, dan sebagainya
  • Performa keuangan Wajib Pajak berbeda dengan performa keuangan industri
  • Wajib Pajak mengalami kerugian selama 3 (tiga) Tahun Pajak dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

 

Demikian semoga bermanfaat

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 26 other subscribers

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *