Kewajiban Pemotongan PPh Atas Penghasilan Wajib Pajak Luar Negeri dan pemanfaatan P3B

By | 05/12/2018

SKTD Wajib pajak luar negeriDirektur Jenderal Pajak (DJP) telah menerbitkan peraturan baru mengenai Surat Keterangan Domisili (SKD) Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) yaitu Peraturan Dirjen Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang akan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2019 tujuan penerbitan peraturan baru tersebut dalam rangka penyederhanaan dan kemudahan administrasi. Dengan adanya peraturan ini, maka Peraturan Dirjen Pajak No. PER-10/PJ/2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pokok-pokok perubahan yang diatur dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Pokok Pengaturan Berlaku Sampai 31 Desember 2018 Berlaku Mulai 1 Januari 2019
Dasar Hukum
PER-10/PJ/2017 PER-25/PJ/2018
Jenis Form DGT
2 (dua) jenis Form DGT yaitu:
a.     Form DGT-1 digunakan oleh WPLN selain WPLN yang menggunakan Form-2
b.     Form DGT-2 digunakan oleh WPLN bank, WPLN berbentuk dana pensiun atau WPLN yang menerima penghasilan melalui kustodian.
1 (satu) jenis Form yaitu Form DGT yang berlaku untuk semua WPLN
Jumlah Lembar Halaman Form DGT
Form DGT-1 terdiri dari 3 lembar halaman; Form DGT-2 terdiri dari 2 lembar halaman Form DGT terdiri dari 2 lembar halaman
Saluran Penyampaian Form DGT
Secara manual (salinan yang dilegalisasi) Secara elektronik
Frekuensi Penyampaian Form DGT
Setiap transaksi dalam SPT Masa Satu kali dalam periode yang dicakup dalam Form DGT oleh Pemotong/Pemungut Pajak yang pertama kali menyampaikan Form DGT.

Pemotong/Pemungut Pajak hanya melampirkan Tanda Terima SKD WPLN dalam penyampaian SPT

Beberapa hal yang perlu digaris bawahi dalam ketentuan dalam PER-25/PJ/2018 antara lain :

A. Kewajiban Pemotongan PPh Atas Penghasilan WPLN dan pemanfaatan P3B

1. Pemotong/Pemungut pajak wajib melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak terutang atas penghasilan yang diterima WPLN sesuai ketentuan yang diatur dalam UU PPh (PPh Pasal 26) menggunakan tarif pajak sebesar 20%. [Pasal 3 ayat (1)]

2. Dalam hal terdapat P3B, Pemotong/Pemungut pajak melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak terutang sesuai dengan tarif P3B sepanjang WP Luar Negeri menyampaikan Surat Keterangan Domosili WP Luar Negeri. P3B dapat dimanfaatkan oleh WP Luar Negeri yang memenuhi ketentuan sebagai berikut ;

    1. a. Bukan Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN) Indonesia.
    1. b. Merupakan Subjek Pajak Dalam Negeri negara mitra P3B.
    1. c. Tidak terjadi penyalahgunaan P3B.
    1. d. Merupakan beneficial owner yang dipersyaratkan dalam P3B. [Pasal 2]

3. Apabila ketentuan Point 2 tidak terpenuhi, Pemotong/Pemungut pajak wajib melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak sesuai Nomor 1 dengan tarif 20%. [Pasal 3 ayat (3)]

B. Syarat dan Ketentuan Surat Keterangan Domisili Wajib Pajak Luar Negeri

1. Surat Keterangan Domisili Wajib Pajak Luar Negeri harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

    1. a. Menggunakan Form DGT (terlampir);
    1. b. Diisi dengan benar, lengkap dan jelas;
    1. c. Ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan oleh Wajib Pajak Luar Negeri sesuai dengan kelaziman negara mitra atau yuridiksi mitra P3B;
    1. d. Disahkan dan ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan oleh Pejabat yang berwenang sesuai kelaziman di negara mitra atau yuridiksi mitra P3B dalam Part II Form DGT;
    1. e. Terdapat pernyataan Wajib Pajak Luar Negeri bahwa tidak terjadi penyalahgunaan P3B;
    1. f. Terdapat pernyataan WPLN merupakan beneficial owner yang dipersyaratkan dalam point A.2;
    1. g. Digunakan untuk periode yang tercantum dalam Surat Keterangan Domisili Wajib Pajak Luar Negeri (paling lama 12 bulan).
    1. [Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (7)]

2. Penandasahan dalam point 1.d dapat digantikan dengan Certificate of Residence (CoR) yang harus memenuhi ketentuan:

a. Menggunakan bahasa inggris;
b. Paling sedikit memuat informasi:

  1. Nama Wajib Pajak Luar Negeri.
  2. Tanggal penerbitan
  3. Tahun pajak berlakunya CoR; dan
  4. Nama dan ditandatangani atau diberi tanda tangan yang setara oleh Pejabat yang berwenang sesuai kelaziman di negara mitra atau yuridiksi mitra P3B. [Pasal 4 ayat (3)]

3. WPLN yang menggunakan CoR tetap berkewajiban mengisi Form DGT selain Part II. [Pasal 4 ayat (4)]

C. Tata Cara Penyampaian Surat Keterangan Domisili Wajib Pajak Luar Negeri

  1. WPLN menyampaikan SKD WPLN kepada Pemotong/Pemungut Pajak yang kemudian atas informasi dalam SKD WPLN tersebut disampaikan secara elektronik kepada Dirjen Pajak melalui laman milik Direktorat Jenderal Pajak atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak. [Pasal 7 ayat (1) dan (2)]
  2. Atas penyampaian SKD WPLN secara elektronik akan diberikan tanda terima SKD WPLN. Pemotong/Pemungut Pajak harus menyampaikan tanda terima SKD WPLN kepada WPLN. [Pasal 7 ayat (3)]
  3. Penyampaian SKD WPLN hanya dilakukan 1 (satu) kali untuk menerima manfaat P3B sesuai dengan periode yang tercantum dalam SKD WPLN. [Pasal 7 yat (4)]
  4. WPLN yang telah memiliki tanda terima SKD WPLN tidak perlu menyampaikan SKD WPLN untuk pemotongan dan/atau pemungutan pajak berikutnya sesuai dengan periode yang tercantum dalam SKD WPLN. [Pasal 7 ayat (5)]

D. Tata Cara Pemotongan dan/atau Pemungutan dan Pelaporan SPT

  1. Pemotong/Pemungut Pajak wajib membuat bukti pemotongan dan/atau pemungutan pajak yang berbentuk dokumen elektronik. Dalam hal dokumen elektronik belum tersedia, Pemotong/Pemungut Pajak harus membuat bukti pemotongan dan/atau pemungutan pajak dalam bentuk formulir kertas (hard copy) [Pasal 8 ayat (1) ayat (2)]
  2. Pemotong/Pemungut Pajak wajib melaporkan pemotongan dan/atau pemungutan pajak dalam SPT Masa. Dalam hal terdapat penghasilan yang diterima WPLN tetapi tidak terdapat pajak yang dipotong dan/atau dipungut di Indonesia, penghasilan tersebut tetap harus dilaporkan oleh Pemotong/Pemungut Pajak dalam SPT Masa [Pasal 9 ayat (1) dan (2)]
  3. Pemotong/Pemungut Pajak harus menyampaikan tanda terima SKD WPLN sebagai lampiran dalam SPT Masa untuk masa terutangnya pajak. [Pasal 9 ayat (3)]
  4. Pemotong/Pemungut Pajak yang menerima tanda terima SKD WPLN wajib melakukan pengecekan informasi dalam SKD WPLN pada laman milik Direktorat Jenderal Pajak atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak berdasarkan tanda terima SKD WPLN yang diterima tersebut. [Pasal 7 ayat (7)]
  5. Dalam hal berdasarkan pengecekan tidak memenuhi ketentuan point A.2, Pemotong/Pemungut Pajak wajib melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak sesuai point A.1 yaitu pengenaan tarif PPh Pasal 26 sebesar 20%. [Pasal 7 ayat (8)]

Pada saat peraturan ini berlaku, SKD (Form DGT) yang telah disahkan berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak No. Per-10/PJ/2017 tetap dapat dipergunakan s.d. tanggal 31 Desember 2018.

Bee Risols kini hadir di Gofood & Grabfood

Aneka Risols produk Bee Risols Semarang

Aneka Risols produk Bee Risols Semarang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *