e-Bupot PPh pasal 23/26 Berlaku Mulai juli 2018

By | 16/07/2018

e-Bupot PPh pasal 23/26 Berlaku Mulai juli 2018Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP – 178/PJ/2018 dalam lampirannya menyebutkan daftar 153 Wajib Pajak sebagai pemotong PPh Pasal 23/26 diharuskan membuat bukti pemotongan dan diwajibkan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 sesuai Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-04/PJ/2017 ( Aplikasi e-Bupot PPh Pasal 23/26 ). Adapun kewajiban tersebut berlaku mulai Masa Pajak Juli 2018,

Berikut beberapa petikan isi Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-04/PJ/2017 :

SPT Masa PPh 23/26 dalam Bentuk Formulir Kertas ( Hard Copy )

SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 dalam bentuk formulir kertas (hard copy) dapat digunakan oleh Pemotong Pajak yang : 

  • Menerbitkan tidak lebih dari 20 (dua puluh) Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 dalam satu Masa Pajak; dan
  • Jumlah penghasilan bruto yang menjadi dasar pengenaan Pajak Penghasilan tidak lebih dari Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk setiap Bukti Pemotongan dalam satu Masa Pajak.

SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 disampaikan oleh Pemotong Pajak dengan cara :

  • Disampaikan langsung ke KPP atau KP2KP;
  • Melalui pos dengan bukti pengiriman surat ke KPP; atau
  • Melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat ke KPP; atau
  • Disampaikan langsung melalui Layanan Pajak di Luar Kantor (LDK).

SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 harus dilampiri dengan dokumen dan/atau keterangan sebagai berikut :

  • Bukti Pemotongan ;
  • SSP atau BPN, dalam hal PPh yang seharusnya dibayar dilunasi dengan setoran ke Kas Negara;
  • Bukti Pbk, dalam hal kurang bayarnya dilunasi melalui pemindahbukuan;
  • Surat Kuasa Khusus bermeterai cukup, dalam hal SPT ditandatangani oleh kuasa Pemotong Pajak;
  • Fotokopi Surat Keterangan Bebas yang telah dilegalisasi, dalam hal PPh Pasal 23 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas;
  • Fotokopi Surat Keterangan Domisili, dalam hal PPh Pasal 26 menggunakan tarif sesuai Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda; dan
  • Fotokopi SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 yang dibetulkan, termasuk lampiran dan Bukti Penerimaan Surat, dalam hal SPT yang disampaikan adalah SPT pembetulan.

SPT Masa PPh 23/26 dalam Bentuk Dokumen Elektronik ( e-Bupot 23/26 )

SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 dalam bentuk dokumen elektronik harus digunakan oleh Pemotong Pajak yang:

  • Menerbitkan lebih dari 20 (dua puluh) Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 dalam 1 (satu) Masa Pajak;
  • Jumlah penghasilan bruto yang menjadi dasar pengenaan Pajak Penghasilan lebih dari Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dalam satu Bukti Pemotongan;
  • Sudah pernah menyampaikan SPT Masa Elektronik ; dan/atau
  • Terdaftar di KPP Madya, KPP di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus atau KPP di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar.
  • SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 dapat disampaikan oleh Pemotong Pajak dengan menggunakan Aplikasi e-Bupot 23/26 yang tersedia di laman milik Direktorat Jenderal Pajak atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
  • SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 harus dilampiri dengan hasil pemindaian (sccm) Surat Keterangan Domisili dalam bentuk Portable Document Format (PDF), dalam hal PPh Pasal 26 menggunakan tarif sesuai Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang diunggah (upload) dalam Aplikasi e-Bupot 23/26.

Syarat penggunaan Aplikasi e-Bupot 23/26

  1. Untuk dapat menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 dengan menggunakan Aplikasi e-Bupot 23/26, Pemotong Pajak terlebih dahulu harus memiliki Sertifikat Elektronik.
  2. Tata cara memperoleh Sertifikat Elektronik diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur mengenai pengamanan transaksi elektronik Layanan Pajak Online.
  3. Pemotong Pajak yang telah memiliki Sertifikat Elektronik dari Direktorat Jenderal Pajak tidak perlu melakukan permohonan untuk memperoleh Sertifikat Elektronik.

Pemotong Pajak yang sudah pernah menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 dalam bentuk dokumen elektronik harus menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 untuk Masa Pajak berikutnya dalam bentuk dokumen elektronik.

Demikian semoga bermanfaat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *