23 Lampiran yang harus dilampirkan dalam SPT Tahunan Badan 1771 tahun 2018

By | 20/02/2019

batas pelaporan spt tahunan badan

Tahun 2018 telah berakhir artinya pelaporan SPT Tahunan Badan harus segera di laporkan, sekedar mengingatkan bahwa :

  • Batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Badan tahun 2018 tangga 30 April 2019
  • SPT Tahunan PPH Badan tahun 2018 wajib disampaikan melalui e-filing dengan dilampiri keterangan dan/atau dokumen sesuai dengan ketentuan PER-02/PJ/2019
  • Dalam hal perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas dan Laporan Keuangan diaudit oleh akuntan publik sesuai ketentuan Undang – undang Perseroan Terbatas, maka waijib melampirkan laporan keuangan yang telah diaudit pada SPT[the_ad id=”425″]

Dokumen Lampiran Surat Pemberitahuan Tahunan Badan Form 1771

Jenis Lampiran Keterangan
1. Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan SSP atas PPh Pasal 29
Harus disampaikan apabila pada huruf D angka 11.a. dari SPT lnduk (Formulir 1771 alau 17711$) menunjukkan ada PPh yang kurang dibayar.
2. Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan SSP atas PPh Pasal 26 ayat (4)
Harus disampaikan apabila terdapat setoran PPh Pasal 26 ayat (4) oleh Bentuk Usaha Tetap.
3. Laporan Keuangan atau Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik
Harus disampaikan

4. Laporan Keuangan dari Badan Usaha di Luar Negeri yang Kepemilikan Sahamnya Mulai dari
50%

Harus disampaikan oleh Walib Pajak yang memiliki penyertaan modal, atau secara bersama-sama
dengan Wajib Pajak dalam negeri lainnya, memiliki penyertaan modal paling rendah 50% dari jumlah
saham yang disetor pada badan usaha luar negeri.

5. Laporan Keuangan Konsolidasi atau Kombinasi Kantor Pusat BUT

Laporan Keuangan tersebut adalah laporan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan mengungkapkan
rincian peredaran usaha atau kegiatan perusahaan serta jenis dan besarnya biaya administrasi yang
dibebankan kepada masing-masing bentuk usaha tetap di negara tempat perusahaan yang
bersangkutan melakukan usaha atau kegiatan.

6. Daftar Nominatif atas Pengeluaran Biaya Promosi

Harus disampaikan apabila terdapat pengeluaran biaya promosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

7. Daftar Nominatif terkait Biaya Entertainment

Harus disampaikan oleh Wajib Pajak yang mengurangkan biaya entertainment, jamuan makan, representasi dan sejenisnya.
Daftar Nominatif berisi:
– nomor urut;
– tanggal acara/kegiatan;
– nama dan alamat lokasi acara/kegiatan;
– jenisacaraftegiatanentertainment;
– nominal;
– identitas pihaurelasi penerima entertainment.

8. Pemberitahuan Bentuk Penanaman Modal dan Realisasi Penanaman Kembali (khusus BUT)

Harus disampaikan oleh BUT yang melakukan penanaman kembali seluruh Penghasilan Kena Pajak
wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis atas:
– bentuk penanaman modal yang dilakukan;
– realisasi penanaman kembali yang telah dilakukan.
Pemberitahuan tersebut paling sedikit meliputi:
– jumlah Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi Pajak Penghasilan dari Bentuk Usaha Tetap dan Tahun Pajak yang bersangkutan;
– bentuk penanaman kembali, jumlah realisasi penanaman kembali, dan Tahun Paiak dilakukan
realisasi penanaman kembali.
SPT Tahunan dan pemberitahuan disampaikan ke KPP terdaftar.

9. Laporan Tahunan Penerimaan Negara dari Kegiatan Hulu Minyak dan/atau Gas Bumi

Harus disampaikan oleh kontraktor yang bertindak sebagai Operator maupun Partner dalam suatu
Wilayah Kerja, dalam melaksanakan Kontrak Kerja Sama. SPT tahunan beserta Laporan wajib disampaikan ke KPP Terdaftar.

10. Laporah dan Surta Pernyataan atas Sisa Lebih Anggaran Badan atau Lembaga Nirlaba untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Kegiatan Pendidikan, Penelitian, atau Pengembangan

Harus disampaikan oleh Badan atau lembaga nirlaba yang menggunakan sisa lebih untuk pembangunan
dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan.
Lampiran terdiri dari:
– Surat Pernyataan
– Laporan Penyediaan dan Penggunaan Sisa Lebih pada saat melaporkan SPT Tahunan dan wajib
disampaikan ke KPP Terdaftar.

11. Surat Kuasa Khusus (Konsultan Pajak) dilampiri dengan:
a. Fotokopi kartu izin praktik konsultan paiak;
b. Surat pernyataan sebagai konsultan pajak;
c. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak konsultan pajak;
d. Fotokopi tanda terima SPT Tahunan konsultan paiak.

SPT ditandatangani oleh kuasa yang merupakan konsultan pajak.

Surat Kuasa Khusus (Karyawan WP) dilampiri dengan:
a. Sertifikat brevevijazah pendidikan formal perpajakan/sertifikat konsultan pajak;
b. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak karyawan WP;
c. Fotokopi tanda terima SPT Tahunan Karyawan WP;
d. Fotokopi daftar karyawan tetap di SPT Masa PPh Pasal 21 .

SPT ditandatangani oleh kuasa yang merupakan karyawan Wajib Pajak.

12. Penghitungan Peredaran Bruto & Pembayaran Final PP 46 Tahun 2013 & PP 23 Tahun 2018

Harus disampaikan apabila Wajib Pajak menggunakan penghitungan sesuai PP 46 tahun 2013 dan/atau PP 23 tahun 2018

13 a. FQR Untuk Tahun Pajak Yang Bersangkutan; Dan
b. Bukti Penyetoran Pajak Penghasilan;
Lampiran Khusus Penghitungan Pph:
a. Lampiran Khusus Penghitungan Pajak Penghasilan Badan bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas;
b. Lampiran Khusus Penghitungan Branch Profit TaxlPaiak atas Dividen bagi Kontraktor Kontrak Keria Sama Migas;
c. Lampiran Khusus Rincian Biaya Pada Tahapan Eksplorasi dalam rangka Kontrak Keria Sama Migas atau Lampiran Khusus Rincian Biaya pada Tahapan Eksploitasi dalam rangka Kontrak Kerja Sama Migas;
d. Lampiran Khusus Daftar Penyusutan dalam rangka Kontrak Kerja Sama Migas;
e. Lampiran Khusus Rincian FTP Share Bagian Kontraktor; dan
f. Lampiran Khusus Laporan Perubahan Participating lnterest;

Harus disampaikan oleh wajib pajak di bidang usaha hulu minyak dan/gas bumi

14. Dokumen Penentuan Harga Transfer.

Berupa ikhtisar dokumen induk dan dokumen lokal; dan tanda terima penyampaian Notlfikasi atau penyampaian Laporan per Negara.

15. a. Laporan penghitungan besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal; dan/atau
b. Laporan Utang Swasta luar negeri

Harus disampaikan dalam hal: (a) Wajib Pajak badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di
lndonesia yang modalnya terbagi atas saham-saham yang memiliki utang dan mengurangkan biaya
pinjaman dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan/atau (b) Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud dalam huruf (a) memiliki utang swasta luar negeri.

16. Daftar Debitur Kredit Non Performing

Harus disampaikan dalam hal bank memiliki debitur
yang kreditnya digolongkan kurang lancar, diragukan dan macet. Daftar debitur sebagaimana dimaksud
memuat nomor urut, nama debitur, alamat, NPWP, jumlah kredit non-performing yang digolongkan
kurang lancar, diragukan, dan macet, serta jumlah bunga yang terutang (accrual basis) yang belum

diakui sebagai penghasilan pada tanggal laporan keuangan

17. Daftar piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dan buktiidokumen sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PMK 105/PMK.03/2009

Harus disampaikan dalam hal piutang yang nyatanyata tidak dapat ditagih timbul di bidang usaha bank,
lembaga pembiayaan, industrl, dagang dan jasa lainnya yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam PMK tersebut.

18. a. Daftar saran dan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (1) PMK 1 67/PMK.O3/2O18 beserta penyusutannya
b. Daftar penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu

Harus disampaikan dalam hal pemberi kerja memberikan natura dan kenikmatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja dan bukan merupakan penghasilan bagi Pegawai yang menerimanya berupa penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah untuk mendorong pembangunan di daerah tersebut.

19. Lembar p\Penghitungan fasilitas pengurangan tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak badan
dalam negeri

Waiib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00
mendapal fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
ayat (1) huruf b dan ayal (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto
sampai dengan Rp 4.800.000.000,00.

20. a. Laporan keuangan;
b. Fotokopi Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, dalam hal terdapat kewaiiban untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan;
c. Perhitungan atau rincian laba setelah pajak dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan
d. Bukti pembayaran Pajak Penghasilan atau bukti pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen yang diterima, dari BULN Non bursa terkendali langsung.

Wajib Pajak dalam negeri dapat mengkreditkan Pajak Penghasilan yang telah dibayar atau dipotong atas
dividen yang diterima dari BULN Nonbursa terkendali langsung.

21. Bukti pembayaran zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib

Harus disampaikan oleh WP yang melakukan pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dari penghasilan bruto

22 Surat keterangan dari Biro Administrasi Efek

Harus disampaikan bagi WP badan dalam negeri yang berbentuk PT yang dapat memperoleh penurunan tarif 5% sebagaimana diatur dalam PP 77 Tahun 2013 s.t.d.t.d PP 56 Tahun 2015.

23. Pembukuan secara terpisah atas penghasilan yang mendapatkan pengurangan Pajak Penghasilan badan dan penghasilan lainnya yang tidak mendapatkan pengurangan Pajak Penghasilan badan

Harus disampaikan bagi Wajib mendapatkan pengurangan Pajak badan dan penghasilan lainnya mendapatkan pengurangan Pajak badan.

Related Articles

Bee Risols kini hadir di Gofood & Grabfood

Kuliner khas semarang aneka risols produk Bee Risols Semarang kini bisa pesan di gofood dan grabfood

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *