Syarat Permohonan Legalisasi Surat Keterangan Bebas ( SKB )

By | 06/09/2017

Banyak WP Badan maupun Orang pribadi belum tahu tentang penggunaan Surat Keterangan Bebas Pemotongan PPh (SKB) kebanyakan dari mereka tidak melakukan legalisir SKB tersebut pada setiap transaksi, mengapa SKB wajib dilegalisir ?. Pada saat WP akan bertransaksi dengan pihak lain yang berkewajiban memotong PPh bersifat tidak final maka WP berhak mengajukan legalisasi SKB yang sudah diperoleh dari kantor pajak hal ini untuk menghindari dikenakan pemotongan PPh.

Syarat apa saja yang diperlukan dalam mengajulak permohonan legalisasi fotokopi SKB ke Kantor Pajak :

1. Menunjukkan SKB yang Asli
2. Menyerahkan bukti penyetoran PPh yang bersifat final berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 tentang PPh atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh WP yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu untuk setiap transaksi yang akan dilakukan dengan pemotong dan/atau pemungut berupa Surat Setoran Pajak ( SSP ) yang telah mendapat validasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara ( NTPN ), kecuali untuk transaksi yang dikenai pemungutan PPh Pasal 22 atas :

  • a. impor
    b. pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas
    c. pembelian hasil produksi industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif dan industri farmasi
    d. pembelian kendaraan bermotor di dalam negeri

3. Mengisi identitas WP pemotong dan/atau pemungut PPh dan nilai transaksi pada kolom yang tercantum dalam SKB.
4. Permohonan ditandatangani oleh WP, atau dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan WP harus dilampiri dengan 5. Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang-Undang KUP.

Fotokopi SKB diajukan dalam rangkap 3, yaitu:

a. Satu lembar untuk KPP tempat WP menyampaikan kewajiban SPT
b. Satu lembar untuk diserahkan WP kepada WP pemotong dan/atau pemungut
c. Satu lembar untuk diserahkan kepada KPP tempat pemotong dan/atau pemungut terdaftar

Legalisasi fotokopi SKB dilakukan dalam jangka waktu 1 hari kerja sejak permohonan legalisasi diterima lengkap. Legalisasi fotokopi SKB tidak diberikan apabila persyaratan tidak terpenuhi.

WP wajib menyerahkan SKB yang sudah dilegalisir kepada lawan transaksinya, karena apabila WP tidak memberikan SKB yang telah dilegalisir kepada lawan transaksinya maka WP akan tetap dikenakan potongan atau pemungutan Pajak. Setiap permohonan SKB hanya dapat diajukan untuk masing-masing pemotongan atau pemungutan pajak.

Demikian Semoga bermanfaat

12 thoughts on “Syarat Permohonan Legalisasi Surat Keterangan Bebas ( SKB )

  1. cilacie

    tolong dijawab ya, yg dilegalisir (nilai transaksi) itu per faktur/pertransaksi atau per laporan SPT PPH bulanan?

    Reply
    1. admin Post author

      SKB yang dilegalisir per transaksi/faktur bu

      Reply
      1. cilacie

        berarti bayar PPH nya harus pertransaksi jg ya? krn biasanya di perusahaan sy bayar PPH itu perbulan/gabungan smua transaksi. Mengingat syarat legalisir itu hanya pakai ssp pph yg sudah dibayarkan bkn pakai faktur, otomatis bayar PPH harus pertransaksi/perfaktur jg ya min? benar/tdk? trimakasih atas jawaban sblmnya

        Reply
        1. admin Post author

          Kenapa harus bayar bu kan sudah pake SKB, kalo pph memng dibayar perbulan dari gabungan transaksi yg dipotong bu

          Reply
  2. seli

    saya mau tanya trolong dijawab ya, saya mau legalisir skb , syarat legalisir kan harus dilapirkan ssp pph , nah maksud ssp ini yang akan ditransaksi? kalo yang akan ditransaksi misal untuk bulan april berati itu udah terpotong pph 23 nya??? mohon penjelasannya

    Reply
    1. admin Post author

      Maksud ssp pph disini ssp pph final atas omset bulan lalu yg telah disetor, bukan ssp pph 23 bu, sepengetahuan saya seperti itu untuk lebih jelasnya silahkan hub AR ibu terima kasih

      Reply
  3. Awan

    Mau tanya admin,
    PT.A ada kontrak dengan PT.B atas jasa sewa barang/alat yang berakhir sampai 31 Dec 2018, Pada bulan April 2018 PT.B Melampirkan SKB Pph 23 yang sudah dilegalisir untuk tagihan sewa barang prd. Apr 2018.
    1. Didalam SKB PPH 23 berlaku sampai 31 des 2018, yang ditanyakan apakah dibulan berikutya (May – Des 2018) PT. B harus melegalisir setiap tagihan/invoice yang diterbitkan perbulanya (1 bulan 1 kali legalisir) atau cuma cukup sekali legalisir saja di prd. bln Apr’18 dan berlaku sampai 31 dec’18 (1 kali legalisir untuk invoice prd.Apr – dec’18)?

    Reply
    1. admin Post author

      SKB harus dilegalisir setiap bulan bila ada transaksi/invoice pak

      Reply
      1. Awan

        Walaupun tagihan/invoice sama ex Rp.1 juta tiap bulannya untuk sewa alat, tetap legalisir skb tiap invoice yah ? terima kasih infonya.

        Reply
        1. admin Post author

          Supaya lebih jelas informasinya silahkan hub AR bapak terima kasih

          Reply
  4. harianto

    Saya mau tanya mengenai SKB
    saya ada pembuatan billboard dengan nilai 1juta
    Lalu vendor kirim invoice beserta FP dan juga melampirkan bukti setor atas pph final 4(2) tetapi tidak melampirkan SKB yang sebelumnya selalu dilampirkan.

    menurut mereka peraturan baru DJP mulai bulan juli 2018 tidak diwajibkan lagi legalisir SKB.

    Pertanyaan saya apakah memang sudah tidak harus dilampirkan?

    terima kasih.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *