Surat kuasa dan surat penunjukan dalam pelaporan dan penyerahan Surat Pemberitahuan ( SPT )

By | 18/11/2017

Direktorat Jenderal Pajak beberapa yang waktu yang lalu menerbitkan Surat Edaran Nomor SE-02/PJ/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.03/2014 Tentang Persyaratan Serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa pada tanggal 31 Januari 2017. Tidak beberapa lama kemudian tanggal 10 Juli 2017 Direktorat Jenderal Pajak juga menerbitkan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor 293/PJ.02/2017 tentang Penegasan Terkait Persyaratan Serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa. Berikut ini beberapa hal yang perlu anda ketahui mengenai surat kuasa dan surat penunjukan,

Wajib Pajak bisa menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus kepada :
1. Konsultan Pajak
2. Karyawan Wajib Pajak
3. Selain Konsultan Pajak dan Karyawan Wajib Pajak, penyampaian dan penyerahan SPT dapat dilakukan oleh karyawan atau pihak lain dengan menggunakan Surat Penunjukan yang menjelaskan bahwa dirinya merupakan karywan atau pihak lain yang ditunjuk oleh Wajib Pajak atau seorang kuasa untuk menyampaikan dan menyerahkan SPT.

Advertisements

Advertisements

Persyaratan menjadi seorang kuasa :
1. Menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, dibuktikan dengan :
1. Bagi Konsultan Pajak memiliki Izin Praktik Konsultan Pajak yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan harus menyerahkan Surat Pernyataan Sebagai Konsultan Pajak
2. Bagi seorang karyawan memiliki sertifikat brevet di bidang perpajakan yang diterbitkan oleh lembaga pendidikan kursus brevet pajak, ijazah pendidikan formal di bidang perpajakan sekurang-kurangnya tingkat Diploma III yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta dengan status akreditasi A, atau sertifikat konsultan pajak yang diterbitkan oleh Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak.
3. Memiliki surat kuasa khusus dari Wajib Pajak yang memberi kuasa
4. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
5. Telah menyampaikan Surat Pemberitahuan ( SPT ) Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak terakhir, kecuali terhadap seorang kuasa yang Tahun Pajak terakhir belum memiliki kewajiban untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan
6. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

Karyawan atau pihak lain yang ditunjuk untuk menyampaikan dan menyerahkan SPT harus memenuhi persyaratan berikut :
1. Ada Surat Penunjukan
2. Kartu Identitas Pegawai

Apabila penandatangan SPT dikuasakan ke seorang kuasa dengan surat kuasa khusus, berikut ini yang diperbolehkan untuk menyampaikan SPT

1. Seorang kuasa
– Surat kuasa mencakup pengisian, penandatangan dan penyampaian SPT
– Surat kuasa mencakup pengisian dan penandatangan, seorang kuasa harus menyertakan dengan surat penunjukan dari Wajib Pajak kepada seorang kuasa.

2. Pegawai kuasa
– Surat kuasa mencakup pengisian dan penandatangan SPT, pegawai kuasa harus menyertakan surat penunjukan dari wajib pajak kepada pegawai kuasa.
– Surat kuasa mencakup pengisian, penandatangan dan penyampaian SPT, pegawai kuasa harus menyertakan surat penunjukan dari seorang kuasa kepada pegawai kuasa atau menyertakan kartu pegawai kuasa.

3. Pegawai Wajib Pajak
– Surat kuasa mencakup pengisian dan penandatangan SPT, pegawai wajib pajak harus menyertakan surat penunjukan dari wajib pajak kepada pegawai wajib pajak atau menyertakan kartu pegawai wajib pajak

4. Orang Lain dengan ketentuan :
– Surat kuasa mencakup pengisian dan penandatangan SPT, orang lain harus menyertakan surat penunjukan dari wajib pajak kepada orang lain.
– Surat kuasa mencakup pengisian, penandatangan dan penyampaian SPT, orang lain harus menyertakan surat penunjukan dari seorang kuasa kepada orang lain atau menyertakan kartu pegawai kuasa.

lebih jelasnya mengenai bentuk dan cara pengisian surat kuasa dan penunjukan bisa anda lihat di sini http://sobatpajak.com/surat-kuasa-dan-penunjukan

demikian semoga bermanfaat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *