Surat Keterangan Bebas ( SKB ) pemotongan Pajak Penghasilan

By | 06/09/2017

Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) atau Wajib Pajak Badan (WP Badan) yang dikenai potongan pajak sebesar 1 % dari Peredaran Bruto karena berlakunya PP Nomor 46 tahun 2013 pada tanggal 1 Juli 2013, mengakibatkan tidak adanya pengkreditan pajak penghasilan di SPT Tahunan baik PPh Badan maupun Orang Pribadi. Tetapi pada prakteknya Wajib Pajak melakukan kegiatan yang termasuk Objek Pemotongan PPh 21, 22, atau 23 dan dapat dikenakan pemotongan pajak penghasilan dalam hal ini WP dengan penghasilan bruto tertentu akan dirugikan karena yang seharusnya dikenakan pajak 1% malah bertambah 2% atau bertambah sesuai tarif pajak tidak bersifat final lainnya, karena pajak yang boleh di kreditkan menjadi tidak boleh dikreditkan. Sesuai PER-32/PJ/2013 bahwa WP yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang dikenai PPh yang bersifat final dapat mengajukan permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan PPh yang tidak bersifat final kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Bagaimana mekanisme pengajuan Surat Keterangan Bebas Pemotongan PPh ( SKB ) ?
SKB diberikan kepada WP yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu atau surat keterangan yang menyatakan bahwa WP dikenai PPh yang bersifat final berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 tentang PPh atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh WP yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dan dibebaskan dari pemotongan dan/atau pemungutan PPh oleh pihak lain yang dapat dikreditkan.

Advertisements

Syarat Permohonan Surat Keterangan Bebas ( SKB )
Permohonan pembebasan dari potongan atau pungutan PPh yang diajukan secara tertulis kepada Kepala KPP tempat WP terdaftar dengan syarat sebagai berikut:

  1. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak harus sudah disampaikan / dilaporkan sebelum Tahun Pajak diajukan permohonan, untuk WP yang telah terdaftar pada Tahun Pajak sebelum Tahun Pajak diajukannya SKB.
  2. Menyerahkan surat pernyataan bahwa peredaran bruto usaha yang diterima atau diperoleh termasuk dalam kriteria untuk dikenai PPh bersifat final disertai lampiran jumlah peredaran bruto setiap bulan sampai dengan bulan sebelum diajukannya SKB dan ditandatangani WP atau kuasa WP yang menyatakan.
  3. Melampirkan dokumen-dokumen pendukung transaksi seperti Surat Perintah Kerja, Surat Keterangan Pemenang Lelang dari Instansi Pemerintah, atau dokumen pendukung sejenis lainnya.
  4. Permohonan SKB yang ditandatangani oleh bukan WP harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus.

Surat Permohonan hanya bisa diajukan untuk setiap pemotongan dan/atau pemungutan PPh Pasal 21, Pasal 22, Pasal 22 impor, dan/atau Pasal 23 dalam hal ini tidak bisa digabung.

Atas permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan PPh, dalam jangka waktu paling lama 5 hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap. Apabila dalam jangka waktu 5 hari Kepala KPP belum memberikan keputusan, permohonan WP dianggap diterima. Ketika permohonan WP dianggap diterima, Kepala KPP wajib menerbitkan SKB dalam jangka waktu 2 hari kerja setelah jangka waktu 5 hari yang sudah terlewati. SKB tersebut berlaku sampai dengan berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

Demikian Semoga Bermanfaat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *