Surat Himbauan dan Klarifikasi dari Kantor Pelayanan Pajak

By | 14/11/2017

Beberapa bulan ini banyak Wajib Pajak menerima surat dari KPP berupa himbauan ataupun klarifikasi / penjelasan data kebanyakan WP bersikap panik dan menunjukkan ekspresi tidak nyaman manakala menerima Surat tersebut, WP langsung terbayang sejumlah uang yang harus dikeluarkan akibat penerimaan surat tersebut. Benarkah Surat Himbauan selalu identik dengan kewajiban untuk membayar pajak ?
Sebetulnya apa yang dimaksud dengan Surat Himbauan itu dan mengapa KPP melayangkannya? Melalui artikel ini penulis mencoba memberikan gambaran mengenai hakikat Surat Himbauan dan cara yang bijak dalam menyikapinya.

Sebenarnya Surat Himbauan itu apa?

Advertisements

Surat Himbauan merupakan bentuk tindak lanjut perhatian KPP terhadap pemenuhan hak dan kewajiban Wajib Pajak. Hal ini muncul sebagai konsekuensi logis penerapan self- assesment system dalam mekanisme perpajakan negara kita. Dengan sistem tersebut, Wajib Pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung dan memperhitungkan sendiri kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku lalu melapor dan mempertanggungjawabkannya dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa atau Tahunan.

Dalam penjelasan pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 bahwa fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

  • Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun atau bagian tahun pajak;
  • Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak;
  • Harta dan kewajiban; dan/atau
  • Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan.

Berdasarkan data yang dilaporkan oleh Wajib Pajak melalui SPT tersebut, maka KPP tentu melakukan penelitian kembali baik dari sisi materi atau kelengkapannya, untuk sekadar memastikan bahwa nilai nya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan kelengkapan yang disertakan sudah sesuai standar ketentuan yang berlaku. Singkatnya, jika ditemui terdapat hal yang perlu dipertanyakan, maka dilayangkanlah Surat Himbauan kepada Wajib Pajak. Oleh karena itu dapat pula disebutkan bahwa Surat Himbauan berperan sebagai media komunikasi tertulis yang resmi antara KPP dengan Wajib Pajak.

Surat Himbauan yang diterbitkan KPP dapat juga tanpa berdasarkan data SPT Wajib Pajak, hal ini dimungkinkan jika Wajib Pajak memang tidak pernah melaporkan SPT sehingga:

  • KPP mendapat masukan data eksternal seperti: media massa, internet, atau pihak ke-3 (PEMDA, Instansi Pemerintah lainnya, Organisasi Kemasyarakatan, Asosiasi Profesi, LSM, Kantor Konsultan, dll) atau;
  • KPP menindaklanjuti data internal yang dimiliki seperti data pembayaran pajak (hasil rekonsiliasi oleh Bank Persepsi/ Kantor Pos dan Ditjen Perbendaharaan Negara), pertukaran data antar unit kerja di Ditjen Pajak, dll.

Kedua kemungkinan diatas dapat menjadi dasar bagi KPP untuk melayangkan Surat Himbauan kepada Wajib Pajak. Dalam kondisi seperti ini, Surat Himbauan berperan sebagai media klarifikasi tertulis yang resmi dari KPP kepada Wajib Pajak atas data yang ditemukan.

Dengan adanya Surat Himbauan, KPP memiliki media resmi untuk mengkomunikasikan secara tertulis perihal kualitas pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan Wajib Pajak. Hal ini juga sudah diatur didalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-39/PJ/2015 tentang Pengawasan Wajib Pajak Dalam Bentuk Permintaan Penjelasan Atas Data Dan/Atau Kunjungan (Visit) Kepada Wajib Pajak. Oleh karena itu, penting bagi KPP untuk membuat Surat Himbauan dalam rangka memberitahukan secara resmi kepada Wajib Pajak perihal dugaan adanya kewajiban perpajakan yang dapat terlewatkan oleh Wajib Pajak atau untuk sekadar mempertanyakan (klarifikasi) kepada Wajib Pajak terkait data yang dimiliki sehubungan dengan kegiatan usaha Wajib Pajak sebagaimana hal ini telah diatur oleh SE-39/PJ/2015.

Ada dua jenis himbauan secara umum Surat Himbauan yaitu yang disampaikan secara kuantitatif (perhitungan numerik) atau kualitatif (penjelasan deskriptif).

a. Dalam hal Surat Himbauan memberikan uraian secara kuantitatif maka didalam Surat Himbauan tersebut disampaikan penjelasan dalam bentuk angka dan perhitungan- perhitungan dengan informasi akhir berupa potensi kewajiban pajak yang masih harus dipenuhi oleh Wajib Pajak. Perhitungan tersebut bersumber dari data yang dimiliki oleh KPP dengan sumber- sumber yang telah penulis sebutkan sebelumnya.

b. Sementara Surat Himbauan yang menyampaikan dugaan secara deskriptif hanya memuat informasi mengenai kewajiban perpajakan yang diduga belum dipenuhi oleh Wajib Pajak seperti: klarifikasi status pelaporan SPT Tahunan/ Masa, klarifikasi status pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), atau klarifikasi kepemilikan NPWP.

Terlepas dari bagaimana dugaan tersebut disampaikan, Surat Himbauan sendiri bukanlah surat resmi yang mengandung kebenaran mutlak. Ada ruang bagi Wajib Pajak untuk menolak atau membantah poin- poin yang didugakan oleh KPP melalui surat tersebut. Hal ini juga sudah disadari oleh KPP, oleh karena itu bahasa yang disampaikan oleh KPP dalam Surat Himbauan pun bukanlah bahasa vonis, melainkan bahasa yang bersifat diskusi dan partisipatif.

Lazimnya, Surat Himbauan bersifat mempertanyakan atau sekedar mengkomunikasikan dugaan yang penting untuk ditanggapi oleh Wajib Pajak. Sikap proaktif Wajib Pajak dalam memberikan tanggapan akan menjadi pertimbangan bagi KPP dalam mengambil langkah selanjutnya, karena jika Surat Himbauan diabaikan maka ada kecenderungan bahwa data atau informasi yang didugakan didalam Surat Himbauan tersebut adalah benar dan Wajib Pajak seperti menghindar untuk mempertanggungjawabkannya. Didalam Surat Himbauan juga diberikan informasi batas waktu bagi Wajib Pajak untuk memberikan tanggapan, cara menanggapi dan pihak yang dapat ditemui jika tanggapan hendak disampaikan secara langsung.

Bagaimana menyikapinya ?

Hal pertama yang perlu dilakukan adalah bersikap tenang karena Surat Himbauan bukanlah selalu seperti tagihan yang harus dibayar, pahami baik- baik uraian yang disampaikan didalamnya. Pastikan, Anda memahami dengan baik poin yang disampaikan didalam Surat Himbauan tersebut agar dapat mengambil langkah untuk menanggapinya.

Surat himbauan yang isinya hanya berupa pertanyaan/ klarifikasi maka Anda hanya perlu menjawab pertanyaan tersebut sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Misalnya mengklarifikasi status kepemilikan NPWP Anda atau status pengukuhan Pengusaha Kena Pajak maka Anda hanya perlu menjawabnya bahwa anda sudah/belum memiliki NPWP atau sudah/belum dikukuhkan sebagai PKP.
Apabila isinya memuat perhitungan yang menduga adanya kewajiban pajak yang masih harus Anda bayar, maka Anda harus menelusuri kebenaran angka yang digunakan dalam perhitungan tersebut dan tata cara perhitungannya.

Perhatikan batas waktu pemberian tanggapan dan Siapkan data Anda untuk memberikan tanggapan tersebut, lengkap dengan penjelasan/ bukti pendukung. Berdasarkan SE-39/PJ/2015 tanggapan harus Anda berikan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal Surat Himbauan tersebut Anda terima, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang oleh KPP dengan pertimbangan efisiensi atau kondisi force majeur/ kahar.

Tanggapan terhadap Surat Himbauan bisa dilakukan dengan dua cara, yakni sebagai berikut:

1. Datang langsung ke KPP setempat
Datang langsung ke KPP dengan menemui AR (Account Representative) atau Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Perpajakan yang menyusun Surat Himbauan tersebut. Dokumen atau copy dan/atau asli bukti pendukung yang dapat membantu Anda dalam memberikan penjelasan sekalian dibawa.

2. Tanggapan surat secara tertulis
Anda dapat menyiapkan tanggapan secara tertulis dan menjelaskan tanggapan Anda disertai uraian penjelasan dan lampiran (copy bukti pendukung) untuk menguatkan pemaparan dalam tulisan Anda.

Hal – hal penting yang harus diperhatikan

Untuk Wajib Pajak Badan, pemberian tanggapan dapat diwakili oleh pengurus atau direksi (sesuai daftar nama yang tercantum didalam Akta Pendirian atau Sususan Kepengurusan), karyawan yang menangani bagian legal perpajakan (dengan menunjukkan Surat Kuasa) atau Konsultan Pajak resmi yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur didalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak. Sementara untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, pemberian tanggapan tidak dapat diwakilkan kecuali dengan Surat Kuasa.

Sebagai Wajib Pajak, Anda sebaiknya memberikan perhatian khusus apabila hendak menggunakan kuasa dalam menindaklanjuti Surat Himbauan yang diterima. Acuan yang dapat digunakan adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-229/PMK.03/2014 tentang Persyaratan Serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa. Adapun pihak yang dapat ditunjuk sebagai Kuasa Wajib Pajak menurut pasal 2 ayat (4) PMK-229/PMK.03/2014 adalah Konsultan Pajak dan Karyawan Wajib Pajak, keduanya pun harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur didalam pasal 4, yaitu:

a. Menguasai ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan;
b. Memiliki surat kuasa khusus dari Wajib Pajak yang memberi kuasa;
c. Memiliki NPWP;
d. Telah menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak terakhir, kecuali terhadap seorang kuasa yang Tahun Pajak terakhir belum memiliki kewajiban untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh; dan
e. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan.

selengkapnya anda bisa baca di sini

Menanggapi Surat Himbauan adalah langkah yang tepat terlepas dari cara yang Anda ambil untuk menanggapinya, karena ini menunjukkan kesan Anda sebagai Wajib Pajak yang kooperatif dan cerdas. Lagipula dengan bersikap demikian, itu berarti Anda telah mengisi ruang diskusi dan klarifikasi yang selama ini jarang dimanfaatkan Wajib Pajak hanya karena mengabaikan Surat Himbauan. KPP, sebagai instansi pemerintah, juga bukan instansi otoriter yang tidak mau mendengarkan tanggapan Wajib Pajak. Justru, tanggapan yang kuat dan valid bisa menyelesaikan masalah (case closed) dan menjadi masukan positif bagi KPP untuk melakukan evaluasi serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak.

demikian semoga bermanfaat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *