Sanksi dan Resiko bila tidak memiliki NPWP

By | 11/08/2017

Seluruh warga negara Indonesia wajib memiliki NPWP ( Nomor Pokok Wajib Pajak ) , NPWP digunakan sebagai tanda pengenal atau identitas wajib pajak warga negara Indonesia guna memenuhi kewajibannya membayar pajak.

Sesuai peraturan Direktur Jenderal Pajak pasal 9 ayat 1 PER-20/PJ/2013, NPWP bisa dihapuskan terhadap wajib pajak yang sudah tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai perundang-undangan perpajakan, termasuk karena meninggal dunia, orang asing yang telah kembali ke negara asalnya atau istri yang memilih bergabung npwp suami.

Advertisements

Penghapusan NPWP mengacu pada Pasal 9 ayat 2 PER-20/PJ/2013, bisa dilakukan atas permohonan wajib pajak atau secara jabatan. Cara ini harus dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan atau hasil verifikasi sesuai perundang-undangan perpajakan yang mengatur tata cara pemeriksaan atau tata cara verifikasi.

Penghapusan atas permohonan wajib pajak atau secara jabatan bisa dilakukan berdasarkan hasil verifikasi dan pemeriksaan. Siapa saja ?

1. Wajib pajak yang telah meninggal dunia dan tidak memiliki warisan
2. Wajib pajak yang keluar dan menjadi warga negara lain untuk selama-lamanya
3. Wajib pajak bendahara pemerintah yang tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak dan sudah tidak lagi melakukan pembayaran
4. Wajib pajak yang memiliki NPWP double, penghapusan dilakukan untuk menentukan NPWP yang digunakan sebagai sarana administratif pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya
5. Wajib pajak badan kantor perwakilan perusahaan asing yang tidak mempunyai kewajiban pajak penghasilan badan dan telah menghentikan kegiatan usahanya
6. Wanita menikah yang memiliki NPWP berbeda dengan NPWP suami dan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya digabungkan dengan suami.
7. Wajib pajak bentuk usaha tetap yang telah menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia dan wajib pajak badan selain perseroan terbatas dengan status tidak aktif yang tidak mempunyai kewajiban pajak penghasilan dan tidak menunjukkan adanya kegiatan usaha.
8. Anak yang dewasa yang telah memiliki NPWP

Sanksi dan Resiko bila tidak memiliki NPWP

Bagi warga negara yang sudah memenuhi ketentuan perpajakan namun tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP akan dikenakan sanksi sesuai Undang-Undang No.6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dengan perubahan terbaru pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 yakni,

1. Pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun.
2. Denda senilai dua kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, dan paling banyak empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Selain akan dikenakan sanksi dan denda apabila tidak memiliki NPWP kita juga akan menanggung resiko akibat tidak memiliki NPWP diantaranya :

1. Terkena potongan Pajak Penghasilan (PPh) tinggi

Risiko utama tidak memiliki NPWP akan diwajibkan membayar potongan Pajak Penghasilan (PPh) lebih tinggi 20 % dari yang sudah mempunyai NPWP

2. Penolakan dalam pengajuan kredit perbankan

Proses pembuatan rekening bank, hingga pengajuan pinjaman / kredit akan tidak mudah. NPWP menjadi salah satu syarat dokumen wajib untuk dilampirkan saat mengajukan kredit ke bank.

3. Berpotensi penolakan saat pengajuan visa

Saat mengurus Visa, semisal ke negara Amerika, Australia, Eropa, Anda akan diminta menunjukkan kartu NPWP kepada imigrasi dan kedutaan negara tersebut. Risikonya jika Anda tidak mempunyai NPWP, maka pengajuan Visa akan dipersulit bahkan berpotensi Visa Anda ditolak.

4. Terkena PPh lebih Tinggi Belanja Barang Luar Negeri

Salah satu keuntungan punya NPWP adalah berhemat saat belanja produk di luar negeri. Anda akan mendapat potongan PPh yang lebih ringan ketimbang tidak punya NPWP. Selisihnya cukup besar dan risikonya lebih mahal dua kali lipat jika belanja barang online melalui situs e-commerce luar, semisal barang yang dibeli harganya lebih dari $100 dolar Amerika, kalau Anda punya NPWP, akan kena PPh sebesar 7,5%, tapi kalau belum mempunyai NPWP akan dikenakan pajak 15%.

5. Memudahkan Perhitungan Zakat Mal

Adanya kepemilikan NPWP seluruh pendapatan akan masuk dalam laporan PPh Pasal 21. Ini membuat lebih mudah memonitor besaran dan persentase zakat mal yang akan dibayarkan. Dengan mempunyai NPWP dan laporan bukti PPh Pasal 21, maka Anda dapat dengan mudah mengetahui jumlah penghasilan dalam setahun. Efeknya, sebagai umat muslim, Anda akan mudah menghitung nilai zakat mal yang harus Anda bayarkan.

6. Potongan Pajak Tinggi saat PHK

Pesangon yang sudah menjadi hak karyawan atas kompensasi PHK akan dipotong pajak dengan nilai mencapai 20% lebih tinggi dibandingkan dengan karyawan yang memiliki NPWP.

semoga bermanfaat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *