PPn dan PPh 23 atas Jasa Freight Forwarding

By | 11/10/2017

Berkembangnya sebuah bisnis saat ini tidak bisa lepas dengan masalah transportasi atau pengiriman, proses ini sering kali harus dilakukan baik antar pulau, negara atau bahkan antar benua. Dalam melakukan pengiriman produk/bahan baku tersebut para pemilik produk / bahan baku umumnya tidak melakukan pengiriman sendiri, tetapi menggunakan jasa pihak ketiga yang membidangi jasa pengiriman, pihak ketiga ini disebut dengan perusahaan freight forwarding, atau disebut juga perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi.

Jasa yang diberikan oleh perusahaan freight forwarding merupakan jasa yang menjadi objek PPN dan PPh Pasal 23, namun perlakuan pengenanaannya berbeda dari jasa lain pada umumnya. Mengenai perlakuan perpajakan atas jasa freight forwading, berikut ini uraian tentang aspek pengenaan PPN dan PPh pasal 23 atas penghasilan jasa freight forwarding.

Advertisements

Advertisements

Perusahaan freight forwarding dalam aktivitas usahanya mencakup pengurusan dokumen pengiriman, pengiriman barang dengan moda transportasi darat, laut dan udara, pengurusan pergudangan, asuransi, pengepakan, dan
sebagainya. Tidak semua aktivitas jasa freight forwarding dikerjakan sendiri melainkan melibatkan pihak ketiga. Aktivitas utamanya hanya jasa pengurusan dokumen dan jasa pengaturan agar produk / bahan baku yang dikirimkan sampai ketempat tujuan.

Adapun kegiatan pengiriman barang diserahkan kepada perusahaan transportasi, demikian juga pergudangan, pengepakan, dan asuransi dilakukan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh perusahaan freight forwarding. Biaya-biaya dari pihak ketiga karena jasa-jasa pengiriman, pergudangan, pengepakan, asuransi, dan lain-lain tersebut ditagihkan kepada perusahaan freight forwarding, dan kemudian oleh perusahaan freight forwarding ditagihkan kembali kepada pihak pengguna jasa freight forwarding (pemilik produk / bahan baku) ditambah dengan biaya jasa pengurusan dokumen (forwarding fee) yang merupakan jasa utama perusahaan freight forwarding.

Karena perusahaan jasa freight forwarding melakukan aktivitas usaha seperti tersebut di atas, maka ketika menagih kepada pengguna jasanya akan dilakukan dengan 2 komponen biaya:
1. Biaya pihak ketiga yang ditagihkan kembali (reimbustment) kepada pengguna jasa
2. Biaya jasa pengurusan dokumen (forwarding fee) dikenakan ke pengguna jasa

PPN Jasa Freight Forwarding

Pengenaan PPN atas jasa freight forwarding termasuk yang menggunakan dasar “Nilai Lain” sebagaimana diatur dalam PMK No. 121/PMK.03/2015 tanggal 24 Juni 2015. Hal ini diatur dalam Pasal 2 hurup (m) PMK tersebut, yaitu: Nilai Lain sebagaimana dimaksud Pasal 1 ditetapkan sebagai berikut: (m) untuk penyerahan jasa pengurusan transportasi (freight forwarding) yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi (freight charges) adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka 10% dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih diasumsikan sebagai biaya (fee) freight forwarding, sedangkan nilai sisanya sebesar 90% dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih diasumsikan sebagai biaya yang dibayarkan kepada pihak ketiga (seperti biaya sewa moda transportasi, pergudangan, pengepakan, asuransi, dan lain-lain) yang nanti ditagihkan kepada pengguna jasa perusahaan freight forwarding.

Sebagai konsekwensi dari ketentuan di atas, maka tarif efektif PPN atas jasa freight forwarding adalah sebesar 1%. Angka 1% tersebut diperoleh dari pengalian Nilai Lain (10%) sebagaimana diatur pada PMK No.121/PMK.03/2015 dengan tarif PPN 10% (10% x 10% = 1%).
Sebagai Contoh :
Penagihan perusahaan freight forwarding kepada pengguna jasa sebesar Rp. 50 Juta , maka perhitungan DPP Nilai Lain : 10% x 50 Juta = 5 Juta dan PPN yang dipungut : 10% x 5 Juta = 500 Ribu, sehingga bisa disimpulkan PPN dari Rp.50 juta adalah Rp.500 Ribu atau 1% x 50 Juta.

PPh Pasal 23 Jasa Freight Forwarding

Pengaturan tentang PPh Pasal 23 atas jasa freight forwarding dapat ditemukan pada PMK No.141/PMK.03/2015 tanggal 24 Juli 2015. Menurut pasal 1 ayat (6) huruf “ak” dari PMK tersebut, jasa forwarding termasuk jenis “Jasa Lain” sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Adapun tarif PPh pasal 23 atas jasa freight forwarding adalah 2% (dua persen) dari Jumlah Bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

Pengertian jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya namun tidak termasuk beberapa pembayaran sebagaimana diatur pada pasal 1 ayat (3) hurup b angka 1,2,3 dan 4 pada PMK No.141/PMK.03/2015. Untuk jasa freight forwarding, yang relevan sebagai sebagai pembayaran yang tidak termasuk (dikecualikan) adalah seperti yang diatur pada angka 4 dari pasal 1 ayat (3) hurup b PMK tersebut, yaitu pembayaran kepada penyedia Jasa yang merupakan penggantian (reimbursement) atas biaya yang telah dibayarkan penyedia jasa kepada pihak ketiga dalam rangka pemberian jasa bersangkutan.

Angka 4 ini relevan karena sebagaimana diuraikan di atas bahwa kegiatan perusahaan freight forwarding banyak menggunakan jasa pihak ketiga yang biayanya akan ditagihkan (reimbursement) kepada pengguna jasa perusahaan freight forwarding. Oleh karena itu, dalam menentukan Jumlah Bruto ini, jumlah biaya yang akan diminta penggantian (reimbursement) dari pengguna jasa dapat dikurangkan dari total penghasilan (penagihan). Namun perlu diperhatikan bahwa pengurangan tersebut hanya dapat dilakukan apabila didukung dengan bukti – bukti yang memadai seperti faktur tagihan dan/ atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan oleh perusahaan freight forwarding kepada pihak ketiga

Dalam hal perusahaan freight forwarding melakukan penagihan kepada pengguna jasa dengan melengkapi bukti untuk meminta penggantian (reimbursement), maka PPh pasal 23 yang dikenakan adalah 2% dari
Jumlah Bruto. Jumlah Bruto disini diartikan sebagai nilai total penagihan dikurangi dengan jumlah biaya yang diminta penggantian (reimbursement). Penagihan ini disebut juga Metode Reimbursement.

Sebaliknya, apabila penagihan oleh perusahaan freight forwarding tidak dilengkapi dengan bukti-bukti untuk reimbursement, tetapi hanya dengan membuat satu faktur tagihan yang memuat biaya jasa freight forwarding
dan biaya-biaya lain yang dibayarkan kepada pihak ketiga, maka PPh pasal 23 yang dikenakan adalah 2% dari total tagihan. Dalam hal ini Jumlah Bruto sama dengan nilai total tagihan. Penagihan seperti ini disebut
Metode Re-invoicing

semoga bermanfaat

sumber : mgm.co.id

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *