Perubahan Aplikasi Efaktur Desktop Versi 2.0

Rencana akan launching tanggal 01 Oktober 2017 Berikut “perubahan” yang ada di aplikasi efaktur versi 2.0 1. Pembatalan Nota Retur/Nota Pembatalan – Pembeli dan penjual bisa membatalkan retur. – Ini hanya fasilitas saja, karena tidak ada peraturan khusus mengenai pembatalan retur. – Saat memproses pembatalan retur, bagian detil retur (NPWP, Nama PKP, DPP, PPN, Tanggal… Read More »

Penentuan Jumlah Bruto yang dikenai Pajak PPh Pasal 23

Pengertian Jumlah Bruto Jumlah bruto merupakan jumlah seluruh penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, tidak termasuk sebagai berikut : Pembayaran gaji, upah, honorarium,… Read More »

Daftar Tarif dan Jasa yang di kenai Pajak Penghasilan Pasal 23

Seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya bahwa Tarif PPh 23 dikenakan atas nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau jumlah bruto dari penghasilan. Ada dua jenis tarif yang dikenakan pada penghasilan yaitu 15% dan 2%, tergantung dari objek PPh 23 tersebut. Berikut ini adalah daftar tarif PPh 23 dan objek PPh Pasal 23 : 1. Jenis… Read More »

Apa itu Pajak Penghasilan Pasal 23

Dalam situs Dirjen Pajak disebutkan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Pajak penghasilan pasal 23 terjadi saat adanya transaksi antara dua pihak. Pihak yang menerima penghasilan atau penjual atau pemberi jasa akan… Read More »

Beras, Kedelai dan Sagu tidak dikenai PPN apa kriterianya ?

Beras, Jagung,dan Sagu apakah termasuk jenis barang yang dikenai PPn ( Pajak Pertambahan Nilai ) ? Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.010/2017 Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah barang tertentu dalam kelompok barang antara lain barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Beras, Jagung,dan Sagu termasuk barang kebutuhan pokok… Read More »

Syarat Permohonan Legalisasi Surat Keterangan Bebas ( SKB )

Banyak WP Badan maupun Orang pribadi belum tahu tentang penggunaan Surat Keterangan Bebas Pemotongan PPh (SKB) kebanyakan dari mereka tidak melakukan legalisir SKB tersebut pada setiap transaksi, mengapa SKB wajib dilegalisir ?. Pada saat WP akan bertransaksi dengan pihak lain yang berkewajiban memotong PPh bersifat tidak final maka WP berhak mengajukan legalisasi SKB yang sudah… Read More »

Surat Keterangan Bebas ( SKB ) pemotongan Pajak Penghasilan

Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) atau Wajib Pajak Badan (WP Badan) yang dikenai potongan pajak sebesar 1 % dari Peredaran Bruto karena berlakunya PP Nomor 46 tahun 2013 pada tanggal 1 Juli 2013, mengakibatkan tidak adanya pengkreditan pajak penghasilan di SPT Tahunan baik PPh Badan maupun Orang Pribadi. Tetapi pada prakteknya Wajib Pajak melakukan kegiatan… Read More »