Laporan Penempatan harta setelah Tax Amnesty

By | 30/08/2017

Apa yang selanjutnya dilakukan sobat pajak setelah selesai mengikuti Tax Amnesty ? sobat pajak diwajibkan untuk melaporkan Realisasi investasi harta ke dalam negeri atau penempatan harta selama 3 tahun.

Aturan baru tentang Tata cara pelaporan dan Pengawasan Harta Tambahan Dalam Rangka pengampunan Pajak telah diterbitkan yaitu PER-3/PJ/2017pada tanggal 29 Maret 2017 bertepatan dengan berakhirnya masa pelaporan SPT 1770 Orang Pribadi.

Advertisements

Pada dasarnya harta yang diungkap dalam tax amnesty terbagi dalam 2 jenis yaitu Harta Wajib Pajak yang berada di luar negeri dan di dalam negeri.
Wajib Pajak yang dalam surat pernyataan harta ( SPH ) menyatakan akan mengalihkan Harta Tambahan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ( Repatriasi ), harus mengalihkan dan menginvestasikan Harta tersebut paling singkat 3 tahun. Dalam hal pengalihan harta Tambahan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Wajib Pajak diharuskan menyampaikan laporan pengalihan dan realisasi investasi harta tambahan secara berkala setiap tahun selama 3 tahun.

Siapa saja yang diwajibkan menyampaikan laporan secara penempatan harta secara berkala ?

1. Wajib Pajak yang ikut Tax Amnesty dan dalam Surat Pernyataan Harta (SPH) melakukan pengalihan dan realisasi investasi harta Tambahan ke Dalam wilayah NKRI atau Repariasi
2. Wajib Pajak yang ikut Tax Amnesty dan dalam Surat Pernyataan Harta (SPH) melakukan penempatan Harta tambahan / Harta yang belum dilaporkan dalam SPT tahun 2015 di dalam wilayah NKRI atau Deklarasi .

dalam hal ini Wajib Pajak harus sudah menerima Surat Keterangan Pengampunan Pajak (SKT Tax Amnesty dari Kantor pajak masing – masing )

Beberapa ketentuan dalam penyampaian laporan Realisasi dan Penempatan harta sehubungan dengan tax amnesty, yakni

1. membubuhkan Tanda Tangan
Wajib Pajak Orang pribadi, laporan Penempatan dan realisasi harus ditandatangani sendiri dan tidak boleh dikuasakan
dan Wajib Pajak badan ditandatangani oleh Pemimpin Tertinggi berdasarkan akta pendirian atau kuasa jika berhalangan

2. Mencantumkan informasi Harta Tambahan
3. Disampaikan ke KPP oleh Wajib Pajak atau Kuasa dengan Surat Kuasa yang telah diatur sesuai peraturan
4. Disampaikan dalam bentuk cetakan (hardcopy) dan salinan digital (softcopy) ke KPP terdaftar secara langsung

Waktu Penyampaian Laporan Penempatan Harta dan Realisasi Tax Amnesty disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret 2018 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan 30 April 2018 bagi Wajib Pajak Badan / sebelum SPT Tahunan disampaikan

Perlu diperhatikan dalam menyampaikan Laporan Penempatan dan Realisasi Harta

1. Jika disampaikan oleh Kuasa yang ditunjuk maka harus dilampiri dengan surat kuasa bermeterai
2. laporan disampaikan dalam bentuk hardcopy dan softcopy
3. Disampaikan setelah periode laporan 31 Desember 2017
4. Batas Akhir penyampaian Tahun I (pertama) adalah 31 Maret 2018 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan 30 April 2018 untuk Wajib Pajak Badan
5. Wajib Pajak yang telah menyampaikan laporan sebelum berlakunya ketentuan PER-03/PJ/2017 harus menyampaikan laporan kembali berdasarkan ketentuan berdasarkan PER-03/PJ/2017
6. Wajib Pajak UMKM ( Usaha Mikro Kecil dan Menengah ) tidak wajib melaporkan laporan Penempatan Harta Tambahan (pasal 38 ayat 1 PMK 118/2016 stdd PMK 141/2016)
7. Laporan Penempatan harta Tambahan tidak perlu diberi meterai

Demikian semoga bermanfaat, mohon koreksi jika ada kekurangan dan kesalahan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *