Daftar Tarif dan Jasa yang di kenai Pajak Penghasilan Pasal 23

By | 25/09/2017

Seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya bahwa Tarif PPh 23 dikenakan atas nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau jumlah bruto dari penghasilan. Ada dua jenis tarif yang dikenakan pada penghasilan yaitu 15% dan 2%, tergantung dari objek PPh 23 tersebut.

Berikut ini adalah daftar tarif PPh 23 dan objek PPh Pasal 23 :

Advertisements

1. Jenis Jasa yang dikenai tarif 15%
Tarif 15% dari jumlah bruto atau Dasar Pengenaaan Pajak (DPP) atas :
a. Dividen, kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final, bunga dan royalti;
b. Hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh pasal 21;

2. Jenis Jasa yang dikenai tarif 2%
a. Tarif 2% dari jumlah bruto atau Dasar Pengenaaan Pajak (DPP) atas sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan/atau bangunan.

b. Tarif 2% dari jumlah bruto atau Dasar Pengenaaan Pajak (DPP) atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi dan jasa konsultan.

c. Tarif 2% dari jumlah bruto atau Dasar Pengenaaan Pajak (DPP) atas imbalan jasa lainnya adalah yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015 dan efektif mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2015. Berikut ini adalah daftar objek pph 23 jasa lainnya tersebut:

  • Penilai (appraisal);
  • Aktuaris;
  • Akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan;
  • Hukum;
  • Arsitektur;
  • Perencanaan kota dan arsitektur landscape;
  • Perancang (design);
  • Pengeboran (drilling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas) kecuali yang dilakukan oleh Badan Usaha Tetap (BUT);
  • Penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas);
  • Penambangan dan jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas);
  • Penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;
  • Penebangan hutan;
  • Pengolahan limbah;
  • Penyedia tenaga kerja dan/atau tenaga ahli (outsourcing services);
  • Perantara dan/atau keagenan;
  • Bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI);
  • Kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI;
  • Pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara;
  • Mixing film;
  • Pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, foto, slide, klise, banner, pamphlet, baliho dan folder;
    Jasa sehubungan dengan software atau hardware atau sistem komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan.
  • Pembuatan dan/atau pengelolaan website;
  • Internet termasuk sambungannya;
  • Penyimpanan, pengolahan dan/atau penyaluran data, informasi, dan/atau program;
  • Instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC dan/atau TV Kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
  • Perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
  • Perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi darat.
  • Maklon;
  • Penyelidikan dan keamanan;
  • Penyelenggara kegiatan atau event organizer;
  • Penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi, dan/atau jasa periklanan;
  • Pembasmian hama;
  • Kebersihan atau cleaning service;
  • Sedot septic tank;
  • Pemeliharaan kolam;
  • Katering atau tata boga;
  • Freight forwarding;
  • Logistik;
  • Pengurusan dokumen;
  • Pengepakan;
  • Loading dan unloading;
  • Laboratorium dan/atau pengujian kecuali yang dilakukan oleh lembaga atau institusi pendidikan dalam rangka penelitian akademis;
  • Pengelolaan parkir;
  • Penyondiran tanah;
  • Penyiapan dan/atau pengolahan lahan;
  • Pembibitan dan/atau penanaman bibit;
  • Pemeliharaan tanaman;
  • Permanenan;
  • Pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan/atau perhutanan;
  • Dekorasi;
  • Pencetakan/penerbitan;
  • Penerjemahan;
  • Pengangkutan/ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan;
  • Pelayanan pelabuhan;
  • Pengangkutan melalui jalur pipa;
  • Pengelolaan penitipan anak;
  • Pelatihan dan/atau kursus;
  • Pengiriman dan pengisian uang ke ATM;
  • Sertifikasi;
  • Survey;
  • Tester;
  • Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) atau APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

Bagi Wajib Pajak yang tidak ber-NPWP akan dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 23.

Demikian semoga bermanfaat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *