Category Archives: Peraturan Pajak

Peraturan Pajak

Manfaatkan PAS – Final untuk mengungkap Aset dengan Tarif Final

Apa itu PAS-Final ? PAS-Final atau Pengungkapan Aset secara Sukarela dengan menggunakan tarif Final adalah prosedur yang memberikan kesempatan bagi WP untuk menyampaikan harta yang belum diungkap dalam SPH (peserta TA) maupun belum dilaporkan dalam SPT setelah berakhirnya periode Amnesti Pajak dengan syarat tertentu.

Surat kuasa dan surat penunjukan dalam pelaporan dan penyerahan Surat Pemberitahuan ( SPT )

Direktorat Jenderal Pajak beberapa yang waktu yang lalu menerbitkan Surat Edaran Nomor SE-02/PJ/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.03/2014 Tentang Persyaratan Serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa pada tanggal 31 Januari 2017. Tidak beberapa lama kemudian tanggal 10 Juli 2017 Direktorat Jenderal Pajak juga menerbitkan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor 293/PJ.02/2017 tentang… Read More »

Surat Himbauan dan Klarifikasi dari Kantor Pelayanan Pajak

Beberapa bulan ini banyak Wajib Pajak menerima surat dari KPP berupa himbauan ataupun klarifikasi / penjelasan data kebanyakan WP bersikap panik dan menunjukkan ekspresi tidak nyaman manakala menerima Surat tersebut, WP langsung terbayang sejumlah uang yang harus dikeluarkan akibat penerimaan surat tersebut. Benarkah Surat Himbauan selalu identik dengan kewajiban untuk membayar pajak ? Sebetulnya apa… Read More »

Syarat Permohonan Legalisasi Surat Keterangan Bebas ( SKB )

Banyak WP Badan maupun Orang pribadi belum tahu tentang penggunaan Surat Keterangan Bebas Pemotongan PPh (SKB) kebanyakan dari mereka tidak melakukan legalisir SKB tersebut pada setiap transaksi, mengapa SKB wajib dilegalisir ?. Pada saat WP akan bertransaksi dengan pihak lain yang berkewajiban memotong PPh bersifat tidak final maka WP berhak mengajukan legalisasi SKB yang sudah… Read More »

Surat Keterangan Bebas ( SKB ) pemotongan Pajak Penghasilan

Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) atau Wajib Pajak Badan (WP Badan) yang dikenai potongan pajak sebesar 1 % dari Peredaran Bruto karena berlakunya PP Nomor 46 tahun 2013 pada tanggal 1 Juli 2013, mengakibatkan tidak adanya pengkreditan pajak penghasilan di SPT Tahunan baik PPh Badan maupun Orang Pribadi. Tetapi pada prakteknya Wajib Pajak melakukan kegiatan… Read More »