Category Archives: Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan

Daftar Tarif dan Jasa yang di kenai Pajak Penghasilan Pasal 23

Seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya bahwa Tarif PPh 23 dikenakan atas nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau jumlah bruto dari penghasilan. Ada dua jenis tarif yang dikenakan pada penghasilan yaitu 15% dan 2%, tergantung dari objek PPh 23 tersebut. Berikut ini adalah daftar tarif PPh 23 dan objek PPh Pasal 23 : 1. Jenis… Read More »

Apa itu Pajak Penghasilan Pasal 23

Dalam situs Dirjen Pajak disebutkan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Pajak penghasilan pasal 23 terjadi saat adanya transaksi antara dua pihak. Pihak yang menerima penghasilan atau penjual atau pemberi jasa akan… Read More »

Syarat Permohonan Legalisasi Surat Keterangan Bebas ( SKB )

Banyak WP Badan maupun Orang pribadi belum tahu tentang penggunaan Surat Keterangan Bebas Pemotongan PPh (SKB) kebanyakan dari mereka tidak melakukan legalisir SKB tersebut pada setiap transaksi, mengapa SKB wajib dilegalisir ?. Pada saat WP akan bertransaksi dengan pihak lain yang berkewajiban memotong PPh bersifat tidak final maka WP berhak mengajukan legalisasi SKB yang sudah… Read More »

Surat Keterangan Bebas ( SKB ) pemotongan Pajak Penghasilan

Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) atau Wajib Pajak Badan (WP Badan) yang dikenai potongan pajak sebesar 1 % dari Peredaran Bruto karena berlakunya PP Nomor 46 tahun 2013 pada tanggal 1 Juli 2013, mengakibatkan tidak adanya pengkreditan pajak penghasilan di SPT Tahunan baik PPh Badan maupun Orang Pribadi. Tetapi pada prakteknya Wajib Pajak melakukan kegiatan… Read More »

Laporan Penempatan harta setelah Tax Amnesty

Apa yang selanjutnya dilakukan sobat pajak setelah selesai mengikuti Tax Amnesty ? sobat pajak diwajibkan untuk melaporkan Realisasi investasi harta ke dalam negeri atau penempatan harta selama 3 tahun. Aturan baru tentang Tata cara pelaporan dan Pengawasan Harta Tambahan Dalam Rangka pengampunan Pajak telah diterbitkan yaitu PER-3/PJ/2017pada tanggal 29 Maret 2017 bertepatan dengan berakhirnya masa… Read More »

Sanksi dan Resiko bila tidak memiliki NPWP

Seluruh warga negara Indonesia wajib memiliki NPWP ( Nomor Pokok Wajib Pajak ) , NPWP digunakan sebagai tanda pengenal atau identitas wajib pajak warga negara Indonesia guna memenuhi kewajibannya membayar pajak. Sesuai peraturan Direktur Jenderal Pajak pasal 9 ayat 1 PER-20/PJ/2013, NPWP bisa dihapuskan terhadap wajib pajak yang sudah tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan/atau… Read More »

Penjelasan lengkap Perbedaan Tarif Pajak PPh Pasal 17 dan PPh Pasal 31 E

Dalam pengisian Surat Pemberitahuan ( SPT ) Tahunan 1771 Induk pada kolom B. PPh Terhutang terdapat 3 kriteria penentuan tarif yaitu Tarif PPh Pasal 17 ayat 1 huruf b, Tarif PPh Pasal 17 ayat 2b dan Tarif PPh Pasal 31 E ayat 1, terus apa yang harus kita pilih yang sesuai dengan laporan SPT kita?… Read More »

Bingung Jasa Katering Apakah Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 atau Pasal 23

Pertanyaan yang cukup sederhana memang, namun seringkali dihadapkan dengan persepsi yang berbeda dari fiskus. Jasa katering adalah objek PPh pasal apa dan berapa tarifnya?. Secara awam jasa katering masuk dalam jasa lain PPh Pasal 23, apakah otomatis semua pengusaha jasa tersebut yang mendapatkan penghasilan dikenakan PPh Pasal 23? berikut penjelasanya; Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor… Read More »