3 Hal yang wajib dilakukan PKP saat akhir tahun

By | 16/08/2017

Sekitar 4 bulan lagi tahun 2017 akan segera berakhir sudahkah meneliti ulang faktur – faktur pajak yang sudah diterbitkan pada tahun tersebut jangan sampai ada yang terlewat hal ini sangat beresiko menimbulkan denda atau sanksi 2 % terhadap faktur pajak yang terlambat diterbitkan. sebenarnya apa yang perlu dilakukan PKP menjelang akhir tahun berikut beberapa hal yang bisa dilakukan,

1. Mengajukan jatah Nomor Seri Faktur atau NSFP Pajak tahun selanjutnya

Advertisements

Ajukan permintaan jatah NFSP sebelum tanggal 31 Desember bisa juga minimal seminggu sebelum tahun berakhir, hal ini sangat penting dilakukan supaya terhindar dari masalah lupa meminta jatah NSFP dan tidak bisa langsung membuat faktur pajak baru dengan tanggal baru di tahun berikutnya, Jika tahun pajak telah berganti maka tidak dimungkinkan lagi adanya permintaan jatah NSFP untuk tahun yang sebelumnya.

2. Menghapus Nomor Seri Faktur Pajak atau NSFP tahun yang lama

Bagi PKP yang melakukan entry data faktur pajak secara keyboard-in alias manual dengan menu Rekam Faktur di Administrasi Faktur Pajak Keluaran, maka secara otomatis aplikasi efaktur akan menampilkan jatah NSFP dengan urutan yang paling kecil dari data Range NSFP yang ada pada menu Referensi Nomor Faktur.

Apabila penggunaan NSFP misalkan tahun 2017 dipastikan selesai dan akan menerbitkan faktur baru dengan tanggal di tahun 2018 maka yang pertama dilakukan entry data jatah NSFP tahun 2018 yang telah diajukan sebelumnya, kemudian klik hapus/update pada Range NSFP sisa tahun 2017 sehingga menu Rekam Faktur Pajak Keluaran akan menampilkan jatah NSFP baru untuk tahun 2018.

Dan sebaliknya, jika PKP melakukan entry data faktur pajak menggunakan mekanisme ekspor-impor data CSV maka hapus/update pada Range NSFP sisa tahun 2017 dapat dilakukan setelah proses pengembalian jatah NSFP dilakukan. Ekspor-impor data faktur tetap dapat dilakukan tanpa terpengaruh dari keberadaan jatah NSFP tahun 2017 yang tersisa

3. Mengembalikan sisa Nomor Seri Faktur Pajak atau NSFP yang tidak terpakai

Penting dilakukan bagi PKP agar mengecek ulang semua faktur pajak yang telah dibuat supaya tidak ada nomor yang kelewat atau belum terpakai sebelum NSFP dikembalikan. Jika ada faktur pajak keluaran yang dibatalkan maka NSFP yang digunakan tetap akan dianggap sebagai faktur pajak yang telah terpakai. Faktur yang dibatalkan tetap akan masuk dalam Posting SPT masa pajak sesuai dengan tanggal faktur namun Nilai DPP dan PPN akan secara otomatis berubah menjadi “0”. Dalam kondisi tersebut PKP tidak perlu menuliskan NSFP yang telah dibatalkan sebagai NSFP sisa yang dikembalikan.

Dalam hal PKP telah mengembalikan sisa NSFP misalnya tahun 2017 namun ternyata masih ditemukan adanya penyerahan tahun 2017 yang belum dibuatkan faktur pajaknya, maka hal – hal teknis berikut bisa dilakukan agar penerbitan faktur tetap dapat dilakukan, yaitu:

  • Menggabungkan transaksi tersebut ke dalam salah satu faktur pajak tahun 2017, apabila faktur pajak yang dibuat terdapat kesamaan identitas lawan transaksi (NPWP) dengan salah satu faktur sebelumnya. Penggabungan ini dilakukan dengan menerbitkan faktur pajak pengganti kemudian menambahkan isian item BKP/JKP. Faktur pengganti nantinya harus dilaporkan dalam SPT Masa PPN sesuai dengan masa pajak faktur normalnya. Penggabungan ini harus dikomunikasikan terlebih dahulu dengan lawan transaksi dan juga risiko terjadinya keterlambatan setoran/pembayaran PPN dengan sanksi bunga 2% per bulan.
  • Menggabungkan dengan pemungutan PPN yang digunggung, penggabungan ini hanya bisa dilakukan oleh PKP yang memenuhi persyaratan sebagai Pedagang Eceran yang dapat menerbitkan faktur pajak secara digunggung. Risiko denda bunga 2 % akibat terjadinya keterlambatan setoran/pembayaran PPN tetap dimungkinkan terjadi.
  • Tetap membuat faktur dengan tanggal baru di tahun yang baru dengan risiko keterlambatan penerbitan faktur pajak. Keterlambatan penerbitan faktur pajak akan terkena sanksi denda sebesar 2% dari DPP.

Penerbitan faktur pajak pada tahun yang sudah terlewati cukup berisiko dan merepotkan maka PKP hendaknya benar-benar teliti saat akan mengembalikan jatah NSFP sisa yang tidak terpakai. Atau demi kehati-hatian PKP dapat saja mengembalikan jatah NSFP sisa yang tidak terpakai dalam beberapa tahap karena PER-24/PJ/2012 tidak mengatur adanya sanksi terhadap proses pengembalian Nomor Seri Faktur Pajak, dikembalikan atau tidak juga tidak akan mempengaruhi proses permintaan jatah NSFP untuk tahun selanjutnya.

Demikian semoga bermanfaat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *